KMKB Unjuk Rasa Pertanyakan Tindak Lanjut Aduan Dugaan Gratifikasi Proyek Aspirasi Oleh Oknum DPRD

oleh
Kepala Inspektorat Kabupaten Kudus saat berbaur dengan demonstran dan mencoba ikut mengangkat pikulan yang bertlisakan jatah Proyek Aspirasi (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Isu gratifikasi pada beberapa proyek aspirasi DPRD Kudus dalam APBD 2019 kembali di pertanyakan oleh sejumlah anggota Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) pagi tadi, Rabu (30/01/2019).

Mereka menuding ada dugaan hampir seluruh anggota Dewan di Kudus ini, terlibat praktik gratifikasi mulai dari proyek insfrastruktur, publikasi, kegiatan sosial hibah dan kunker.

Setelah beberapa waktu sebelumnya mereka berunjukrasa dengan isu yang sama di Kantor Kejaksaan Negeri, kini mereka melakukan unjuk rasa di depan Kantor Inspektorat Kabupaten Kudus.

Namun sebelumnya mereka sempat berorasi di depan Kantor Bupati Kudus, menuntut agar pihak Kejaksaan Negeri Kudus segera memproses dugaan laporan gratifikasi oknum anggota DPRD Kudus. Karena sudah dua pekan laporan dugaan gratifikasi belum ditindaklanjuti oleh pihak Kejari.

TRENDING :  Molornya Perombakan Komisi, Masan "Fraksi-Fraksi Lambat Serahkan Usulan Nama Nama"

Ketua KMKB Sururi Mujib mengatakan, telah dua minggu laporan dugaan gratifikasi dewan berada di Kejaksaan Negeri Kudus. Data proyek aspirasi dewan dan sejumlah kejanggalan terkait proses penganggaran telah disampaikan.

“Namun hingga kini belum ada perkembangan signifikan dari Kejari Kudus dalam menindaklnajuti hal tersebut,,” katanya.

Kejari Kudus sebelumnya diminita menindaklnajuti laporan dugaan gratifikasi dalam proyek aspirasi DPRD Kudus APBD tahun 2019. Sebagaimana hasil investigasi KMKB ditemukan sebanyak Rp 97,5 miliar yang ditemukan dalam sejumlah proyek.

“Masing-masing anggota DPRD Kudus mendapatkan jatah Rp 1,8 miliar untuk anggota biasa, unsur pimpinan Rp 4,3 miliar dan Rp 6,2 miliar khusus untuk Ketua Dewan,” katanya.

TRENDING :  Isi Hari Libur Dengan Mancing, Purnomo Ditemukan Tewas

Dalam aksinya, salah satu anggota KMKB yang mengenakan pakaian berdasi sambil memakai topeng monyet. Selain itu, ia membawa pikulan yang mengangkat dua wadah yang bertulisan jatah proyek anggota dewan.

Selain itu juga tampak seorang yang mengenakan pakaian seperti maling. Ia membawa sesuatu yang dipegangnya. Serta ada tulisan oknum dewan makelar proyek.

.Di sisi lain, upaya pencegahan harus dilakukan oleh saber pungli dan inspektorat. Untuk itu, ia meminta agar segera menindaklanjuti hal tersebut.

TRENDING :  Pimpinan Komisi D DPRD Kudus Sidak Layanan RSUD dr Loekmono Hadi, Hasilnya Memuaskan

“Saber pungli dan Inspektorat wajib melakukan pengawasan terhadap kepala dinas disemua OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Kudus,” tandasnya.

Selepas menyampaikan orasi di depan Kantor Bupati Kudus, mereka melakukan long march dengan mobil dan motor menuju Kantor Inspektorat Kabupaten Kudus.

Disana mereka juga melakukan sejumlah aksi dan orasi di depan kantor Inspektorat Kabupaten Kudus. Mereka juga meminta agar agar melakukan langkah preventif dan koreksi terhadap sejumlah proyeksi aspirasi.

Kepala Inspektorat Kudus Adi Harjono mengatakan mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut dalam rangka mendukung dan mengawal tugas Inspektorat, selanjutnya mereka diajak masuk untuk melakukan audiensi didalam aula kantor tersebut.

“Kami merupakan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan kami sebagai pengawas telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap seluruh OPD di Kabupaten Kudus untuk pencegahan KKN,” jelasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :