Komisi D DPRD Kudus Upayakan 62 Ribu Warga Kudus Terdampak Corona Peroleh Bantuan Sosial

oleh

Kudus, isknews.com – Ketua komisi D DPRD Kudus Mukhasiron, menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pembahasan terkait Bantuan Sosial yang akan diberikan oleh Pemkab Kudus akibat dampak Covid-19 bagi sejumlah masyarakat miskin dan mereka yang terdampak covid-19.

Ditemui media ini usai rapat pembahasan LKPJ Pemkab Tahun 2019 bersama Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Menurutnya komisi D telah mebicarakan dengan dinas Sosial mengenai realokasi anggaran akibat dampak Corona yang diproyeksikan sebesar Rp 37, 800 M.

“Nantinya sebanyak 62 ribu masyarakat miskin  dan yang terdampak corona di wilayah Kabupaten Kudus akan mendapatkan bantuan  per Kartu Keluarga sebesar Rp. 600 ribu yang akan dibagikan perbulannya Rp. 200 ribu selama kurun waktu 3 bulan,” terang Mukhasiron, Selasa (14/04/2020).

Ketua komisi D DPRD Kudus Mukhasiron (Foto; YM)

Menurutnya bantuan itu tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai, tapi akan dirupakan dalam bentuk  paket sembako.

TRENDING :  45 Anggota DPRD Kudus Periode 2019-2024 Resmi Dilantik

“Rencananya akan segera direalisasikan mulai 24 April ini bantuan tersebut sudah didistribusikan ke masyarakat.  Tapi ini masih belum final, masih dalam proses pembahasan lagi. Karena bagi kami Rp. 200 ribu itu terlalu sedikit untuk  mencukupi kebutuhan setiap bulannya, kami berharap itu bisa ditambah lagi,” kata dia.

Namun dalam kesempatan tersebut pihaknya sempat mempertanyakan kesiapan data dari Dinas Sosial, bahkan menurutnya yang akan terlibat dalam program ini ada 6 OPD, Dinas Perhubungan, Dinsos P3AP2KB, Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Mukhasiron mempertanyakan kesiapan OPD menyajikan data NIK para penerima bantuan sosial  Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten Kudus. Menurutnya, data NIK ini digunakan untuk memastikan bantuan sosial tersebut benar-benar tersalurkan dan manfaatnya dirasakan sepenuhnya oleh warga Kabupaten Kudus.

TRENDING :  Rapat Paripurna DPRD Kudus, Tamzil Jelaskan Ranperda APBD 2019

“Soalnya banyak PKL dan tukang becak yang bukan asli warga Kudus. Makanya harus dipastikan datanya,” tegas dia.

Sementara kriteria penerima adalah warga Kabupaten Kudus yang merasakan dampak dari wabah corona virus disease atau Covid-19. Seperti para pedagang kaki lima (PKL) disejumlah titik keramaian yang aktivitas berjualannya kini diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Lalu tukang ojek Menara maupun Colo yang kini stop beroperasi pasca operasional objek wisata di Kudus diberhentikan Pemkab.

“Ada PKL, tukang ojek, tukang becak, buruh tani, para tenaga kerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga keluarga Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pemantauan (PDP),” terang dia.

TRENDING :  Rapat Paripurna DPRD Kudus Diwarnai Interupsi

Sementara itu, Plt. Dinsos P3AP2KB, Nardi mengatakan rencana pemberian bantuan ini belum final. Masih terus dilakukan pembahasan bersama Plt. Bupati Kudus dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. “Bantuan ini diluar BPNT dan PKH ya,” katanya.

Pihkanya menyatakan sampai saat ini belum menerima data nama maupun alamat para calon penerima bantuan sosial. “Iya ini sedang kami mintakan ke dinas terkait,” lanjut dia.

Nardi menjelaskan, ada empat bantuan sosial yang dikucurkan untuk warga terdampak Covid-19. Yakni dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Dana Desa. Keempat bantuan ini sifatnya saling melengkapi, dimana masyarakat yang telah menerima bantuan dari sumber APBN tidak menerima bantuan dari sumber lainnya.

“Untuk bantuan dari Dana Desa itu fungsinya untuk membackup, bila mana ada warga terdampak yang tidak menerima bantuan dari tiga sumber tadi,” jelas dia. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :