Kunker di Kudus, Komisi VIII DPR Serap Aspirasi Bidang Agama, Sosial dan Kebencanaan

oleh

Kudus, isknews.com – Sejumlah anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) masa Reses IV ke Provinsi Jawa Tengah, salah satu Kabupaten yang di kunjunginya adalah Kudus.

Diterima di Pendapa kabupaten, rombongan Komisi VIII yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Agama, Sosial, Kebencanaan serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ini dipimpin oleh Abdul Wachid yang mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan bentuk penampungan aspirasi dari Kabupaten/Kota atas kondisi yang tengah dihadapi.

“Kunker kali ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, bahwa kami dari komisi VIII DPR RI membuat program kunjungan kerja masa reses IV ke-3 wilayah, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” papar anggota fraksi Gerindra ini, Selasa (21/07/2020).

Lebih lanjut, politisi dari partai berlambang kepala Garuda tersebut memaparkan tujuan dari kunker tersebut adalah untuk mendapatkan masukan atas pelaksanaan program pembangunan yang terkait dengan ruang lingkup kerja mereka.

Sejumlah anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) masa Reses IV ke Provinsi Jawa Tengah, salah satu Kabupaten yang di kunjunginya adalah Kudus. (Foto: YM)

“Tujuannya adalah kami ingin melihat di lapangan dan mengumpulkan data faktual agar kami dapat menampung semua aspirasi dari daerah,” terangnya.

Di sisi lain, pelaksana tugas (Plt) Bupati Kudus H.M. Hartopo menyambut baik kedatangan rombongan Komisi VIII DPR RI di Pendapa Kabupaten Kudus. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bagaimana kondisi Kabupaten Kudus baik secara geografis, kebudayaan, dan maupun lainnya.

“Secara geografis, Kudus adalah kabupaten paling kecil di Jawa Tengah. Hanya dihuni kurang lebih 880 ribu jiwa dan memiliki luas 425,2 kmĀ². Kudus juga punya julukan, seperti kota santri, kota industri, bahkan kota wali. Ini karena ada 2 makam wali, yakni makam Sunan Kudus dan Sunan Muria,” papar Hartopo.

Lebih lanjut, Hartopo menjelaskan tentang upaya Kabupaten Kudus dalam penanganan pandemi Covid-19. Ia menyebut, penerapan kebiasaan baru di masyarakat butuh adaptasi.

Oleh karena itu, ia pun berusaha sekuat tenaga agar kebiasaan baru dalam hal penerapan protokol kesehatan dapat berlangsung dan dipatuhi. Jika hal tersebut telah terpenuhi, aktivitas perekonomian bisa berjalan tanpa mengurangi arti penting kesehatan.

“Masa pandemi ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa, utamanya dalam membudayakan kebiasaan baru, yakni patuh terhadap protokol kesehatan. Oleh karena itu, kami terus berjuang agar masyarakat sadar. Aktivitas ekonomi harus jalan tanpa mengesampingkan kesehatan. Terlebih, Kudus memiliki semangat Gusjigang (Bagus, Ngaji, Dagang) yang berarti berkepribadian baik, pintar mengaji, dan berdagang,” jelasnya.

Selama pandemi Covid-19 melanda, Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun dari Corporate Social Responsibility (CSR). Berbagai bantuan tersebut terdiri dari alat pelindung diri (APD) dan alat pendeteksi Covid-19, yakni Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

“Kudus mendapat bantuan dari seluruh stakeholder baik dari pusat, provinsi, maupun kalangan swasta. Tak hanya APD, alat RT-PCR juga kami terima. Adanya RT-PCR menjadikan kurva Covid-19 naik luar biasa hingga Kudus berstatus zona merah. Ini dikarenakan adanya screening masal, mengingat Kudus jadi rujukan di eks-Karesidenan Pati. Mudah-mudahan Kudus kembali ke zona hijau,” pungkasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :