Kudus, isknews.com – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) bekerjasama dengan Department od Foreign Affair and Trade (DFAT) Australia, menggelar program Penguatan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Lokal dalam Kesiapsiagaan Menuju Kedaruratan Bencana yang Cepat, Tepat dan Efektif melaksanakan kegiatan Workshop Penyusunan Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedaruratan di Kabupaten Kudus Jawa Tengah.
Workshop yang dilaksanakan di ruang pertemuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Kudus itu telah dilaksanakan selama 3 hari lalu (12-14 Desember 2017).
Drs. Nur Yasin,MM Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, pada waktu membuka acara, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada LPBI NU yang membantu dan mendampingi kabupaten Kudus dalam penanggulangan bencana, diantaranya penyusunan mekanisme dan SOP kedaruratan bencana ini, “Penyusunan SOP kedaruratan menjadi hal yang sangat penting, mengingat kabupaten Kudus sangat rawan bencana,” jelasnya.
Sebagaimana yang pernah terjadi awal 2014, Kabupaten Kudus mengalami bencana banjir yang besar, dan terganggunya akses di wilayah pantura, “Berpengalaman dari kejadian diatas maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan juga workshop ini menjadi sangat penting agar keterpaduan dalam penanganan bencana di kabupaten Kudus dapat terimplementasikan dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana, SH, MM dalam paparan materinya menyampaikan bahwa Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki rawan bencana yang tinggi, dari total 34 kabupaten / kota, 22 kabupaten/kota berisiko tinggi, dan yang rendah hanya 1 yaitu kota Magelang, sisanya berisiko sedang. Melihat dari keadaan tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada LPBI NU yang telah menfasilitasi program di Jawa Tengah ini selama 2 tahun.
Selain penyusunan SOP Kedaruratan di tingkat kabupaten LPBI NU juga mendampingi penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir tingkat desa di kabupaten Kudus.
Lebih lanjut panitia acara, Saiful Amri, Kegiatan Penyusunan SOP Kedaruratan Bencana bertujuan untuk mengetahui kesenjangan terkait dengan kesiapan manajemen krisis yang mungkin bisa terjadi di daerah dan membangun konsep manajemen krisis di daerah dalam menghadapi situasi darurat yang diakibatkan oleh suatu ancaman.
Selain itu, untuk memberikan pengetahuan tentang metode atau teknis penyusunan SOP di bidang penanggulangan bencana, khususnya dalam penanganan situasi darurat khususnya memberikan pengalaman, praktik, serta proses pembelajaran dalam penyusunan SOP di masing-masing unit kerja dalam struktur organisasi komando tanggap darurat.
Ditambahkan, Adapun hasil yang diharapkan diantaranya Konsep manajemen krisis dalam menghadapi situasi darurat di daerah, Para pihak terkait dalam penanganan kedaruratan di tingkat Kabupaten memahami konsep dan metode/teknik penyusunan SOP Kedaruratan, lalu tersedianya konsep SOP di unit kerja dalam struktur organisasi komando tanggap darurat bencana. (AJ)
