Kudus, isknews.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus menyoroti perilaku sejumlah pejabat daerah yang dinilai nir empati dan tidak mencerminkan sikap pantas di hadapan publik. Kritik keras itu disampaikan dalam audiensi damai bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kudus di Pendapa Kabupaten, Kamis (4/9/2025).
Puluhan mahasiswa yang hadir menegaskan tujuh poin tuntutan strategis kepada pemerintah daerah. Koordinator aksi damai, Muhammad Arial Luqmansyah menyebut, jalur dialog dipilih agar aspirasi mahasiswa bisa langsung didengar tanpa menimbulkan gesekan di jalan.
“Pejabat harus mencerminkan nilai religius dan empati, bukan justru menunjukkan perilaku tidak pantas di ruang publik,” tegas Arial dalam penyampaiannya.
Selain menyoroti sikap pejabat, mahasiswa juga mendesak Pemkab Kudus untuk mengambil langkah konkret dalam pemberantasan penyimpangan seksual yang pernah ditemukan di wilayah setempat. Mereka juga meminta Dinas PUPR segera meratakan pembangunan, termasuk perbaikan jalan rusak yang hingga kini belum optimal.
Isu lingkungan turut menjadi sorotan. HMI menuntut Dinas PKPLH segera menuntaskan persoalan TPA Tanjungrejo dan pencemaran limbah pabrik tahu di Desa Garung Lor. “Lingkungan yang sehat adalah hak dasar masyarakat,” lanjut Arial.
Tidak berhenti di isu lokal, mahasiswa juga mengangkat persoalan nasional. Mereka mendesak Kapolres Kudus meneruskan rekomendasi ke Kapolri untuk mengusut tuntas kematian pengemudi ojek online saat demonstrasi di Jakarta. “Hak hidup adalah HAM yang dijamin konstitusi,” tegasnya.
HMI turut meminta DPRD Kudus agar merekomendasikan percepatan pengesahan RUU Perampatan Aset kepada DPR RI. Menurut mereka, regulasi tersebut penting untuk memastikan aset negara tidak dikuasai segelintir pihak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan terima kasih atas sikap mahasiswa yang memilih jalur dialog. Ia menegaskan seluruh tuntutan akan diteruskan, baik ke pemerintah pusat maupun ditindaklanjuti melalui OPD terkait.
“Tuntutan-tuntutan segera kami teruskan ke Presiden maupun Ketua DPR RI. Untuk masalah infrastruktur, kami akan pakai skala prioritas mana yang paling mendesak,” ujar Sam’ani.
Terkait desakan pemberantasan penyimpangan seksual, Bupati menambahkan bahwa Pemkab Kudus bersama Satpol-PP dan Polres Kudus selama ini rutin menggelar razia indekos. Namun, langkah pencegahan lain tetap perlu diperkuat.
Forkopimda Kudus menutup audiensi dengan janji melakukan evaluasi terhadap sikap pejabat publik yang dinilai nir empati. Mereka juga berharap mahasiswa tetap aktif memberi masukan demi terwujudnya Kudus Sehat: Sejahtera, Harmoni, dan Takwa.
Sejumlah mahasiswa menyebut, aksi damai melalui audiensi ini adalah upaya menjaga kondusivitas daerah tanpa mengurangi substansi perjuangan. “Kami tidak ingin Kudus gaduh, tapi aspirasi tetap harus sampai,” kata salah seorang peserta audiensi.
Pilihan jalur dialog itu pun diapresiasi aparat keamanan yang hadir. Mereka menilai, mahasiswa telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dengan cara kritis namun tetap santun.
Dari pantauan media ini, selama audiensi berakhir dengan suasana kondusif. Mahasiswa meninggalkan Pendapa Kabupaten dengan keyakinan bahwa aspirasi mereka akan benar-benar ditindaklanjuti, sementara Forkopimda berkomitmen menjaga ruang dialog tetap terbuka di masa mendatang. (AS/YM)
