Kudus, isknews.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kudus, Kamis (20/2/2025). Dalam aksi ini, mereka menyuarakan empat tuntutan utama terkait kebijakan daerah dan transparansi anggaran.
Koordinator aksi, Habib Maulana, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat.
“Kami meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran, mengevaluasi program yang tidak efektif, serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Empat Tuntutan Utama Mahasiswa
- Evaluasi Program Makan Siang Gratis
HMI menilai program makan siang gratis yang dijalankan pemerintah perlu dikaji ulang. Mereka meminta agar kebijakan ini tidak mengesampingkan sektor lain yang lebih krusial, seperti pendidikan dan kesehatan. - Transparansi dalam Pemangkasan Anggaran
Mahasiswa juga menyoroti pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah tanpa kajian mendalam. Mereka mendesak DPRD untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara adil dan tidak merugikan pelayanan publik. - Revisi Undang-Undang Minerba
HMI Kudus menyerukan perlunya revisi terhadap UU Minerba yang dinilai lebih menguntungkan korporasi daripada masyarakat. Mereka meminta pemerintah daerah turut mendesak pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dikaji ulang. - Aksi Konkret Pemkab dalam Menangani Isu Daerah
Mahasiswa menuntut pemerintah daerah agar lebih serius dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di Kudus. Mereka berharap ada langkah nyata yang segera diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aksi ini mendapatkan respons dari anggota DPRD Kudus, Kholid Mawardi, yang menyatakan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa. Ia berjanji akan membawa tuntutan tersebut ke tingkat pusat.
“Kami mendukung perjuangan mahasiswa dan akan mengawal aspirasi ini agar sampai ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun, Kholid juga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran di Kudus tidak berdampak besar pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ia memastikan bahwa alokasi dana tetap diarahkan untuk kepentingan publik.
Mahasiswa berharap aksi ini menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk lebih terbuka dalam kebijakan anggaran dan pembangunan daerah. Mereka berjanji akan terus mengawal isu-isu strategis demi kesejahteraan masyarakat Kudus. (AS/YM)
