Catatan Redaksi ISKNEWS.COM :
Kabupaten Kudus dalam dua tahun terakhir menunjukkan arah pembangunan yang mulai terasa semakin terukur. Infrastruktur bergerak, pelayanan publik mulai terdigitalisasi, investasi meningkat, dan indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren positif.
Data 2025 mencatat IPM Kudus mencapai 77,94 — tertinggi di eks Karesidenan Pati. Angka kemiskinan turun di kisaran 6,59–6,95 persen. Di sisi investasi, realisasi hingga November 2025 mencapai Rp1,63 triliun, melampaui target tahunan Rp1,2 triliun lebih.
Menariknya, capaian ini tidak lepas dari dorongan digitalisasi perizinan melalui OSS dan DPMPTSP Kudus.
Proses yang dulu identik dengan antrean panjang perlahan berubah menjadi layanan berbasis sistem digital. Pelaku usaha kini lebih mudah mengurus NIB dan memantau proses perizinan secara real time. Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP bahkan konsisten berada di angka 88 poin lebih dengan kategori Baik hingga Sangat Baik.
Digitalisasi ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi mulai menjadi wajah baru birokrasi yang lebih transparan dan efisien.
Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang belum sepenuhnya selesai.
Keluhan tumpang tindih antarinstansi masih terdengar di lapangan. Sistem OSS sudah terintegrasi, tetapi praktik koordinasi teknis kadang belum secepat harapan pelaku usaha. Digitalisasi akhirnya jangan sampai hanya memindahkan kerumitan dari meja kantor ke layar komputer.
Persoalan lain adalah kesenjangan digital. Tidak semua UMKM memiliki kemampuan dan akses yang memadai sehingga butuh pendampingan serta sosialisasi yang cukup. Di titik ini, pelayanan hybrid — online namun tetap dibarengi pendampingan langsung — menjadi kebutuhan penting agar transformasi digital justru mendorong masyarakat kecil,UKM bertumbuh
Di sektor ekonomi, Kudus masih sangat bergantung pada industri pengolahan yang menyumbang sekitar 76,35 persen PDRB 2025. Industri makanan olahan mulai tumbuh kuat, tetapi industri hasil tembakau tetap menjadi tulang punggung utama ekonomi daerah.
Di satu sisi, kondisi ini menjadi kekuatan besar karena menciptakan efek ekonomi berantai, mulai tenaga kerja hingga UMKM pendukung. Namun di sisi lain, ketergantungan berlebihan juga menyimpan kerentanan ketika regulasi nasional berubah.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi 2025 yang berada di kisaran 0,98 persen menjadi sinyal bahwa diversifikasi ekonomi tidak bisa lagi ditunda.
Kudus perlu mulai serius mendorong sektor baru: pariwisata, ekonomi kreatif, jasa berbasis teknologi, hingga penguatan UMKM digital. Karena masa depan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada satu sektor dominan.
Di titik ini, digitalisasi perizinan sebenarnya bisa menjadi pintu masuk penting untuk menarik investasi yang lebih beragam dan berkualitas.
Kudus sudah memiliki modal besar: masyarakat yang produktif, UMKM yang hidup, budaya yang kuat, serta birokrasi yang mulai bergerak modern. Tinggal bagaimana semua itu diintegrasikan menjadi pembangunan yang benar-benar dirasakan hingga level paling bawah.
Sebab ukuran kemajuan bukan hanya soal angka investasi atau penyerapan anggaran.
Tetapi tentang seberapa mudah masyarakat kecil membuka usaha, mendapatkan pelayanan, bekerja, dan merasa memiliki masa depan di daerahnya sendiri.
Dan di situlah tantangan Kudus berikutnya sedang menunggu. (Mr)
