Kudus, isnews.com – Penggantian karangan bunga dengan tanaman hidup oleh seorang pejabat yang akan dilantik baru-baru ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai upaya mengurangi limbah dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Namun, pemerhati lingkungan Kabupaten Kudus, Hendy Hendro, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam karena berpotensi menimbulkan dampak negatif.
Menurut Hendy, kebijakan ini bisa berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi para pelaku usaha yang menggantungkan hidup dari industri karangan bunga.
“Menggantikan karangan bunga dengan tanaman hidup bisa berdampak pada pengusaha papan bunga yang selama ini mengandalkan pesanan untuk berbagai acara, baik ucapan selamat maupun belasungkawa. Jika kebijakan ini diterapkan, pendapatan mereka bisa turun drastis, bahkan ada yang terancam kehilangan pekerjaan,” ungkapnya Rabu (19/2/2025).
Tak hanya pengusaha papan bunga, Hendy juga menyoroti dampak terhadap petani bunga potong. Jika permintaan menurun akibat kebijakan ini, pendapatan mereka pun bisa terpengaruh.
“Petani bunga yang selama ini memasok bunga potong untuk karangan bunga juga bisa terdampak. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kebijakan ini bisa memperburuk keadaan mereka,” tambahnya.
Selain faktor ekonomi, Hendy juga mempertanyakan aspek teknis dari kebijakan tersebut.
“Jika tanaman hidup dijadikan pengganti karangan bunga, maka perlu dipikirkan lebih lanjut. Tanaman itu nantinya mau ditanam di mana? Siapa yang akan merawatnya? Jangan sampai kebijakan ini justru tidak efektif dan malah menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Hendy menyarankan agar limbah dari karangan bunga, terutama yang berbahan dasar styrofoam atau plastik, dapat dikurangi dengan kembali menggunakan material yang lebih ramah lingkungan.
“Solusinya bukan mengganti karangan bunga dengan tanaman hidup, melainkan mengedukasi masyarakat untuk beralih ke karangan bunga berbahan alami. Bisa dengan anyaman bambu, pelepah pisang, dedaunan asli, atau bunga asli yang dapat terurai secara alami,” jelasnya.
Ia berharap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi banyak pihak.
“Setiap kebijakan harus melalui kajian mendalam. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan persoalan baru yang bisa merugikan banyak orang,” pungkasnya. (AS/YM)
