Pengusaha : RTRW Yang Sudah Ada Justru Mempersulit Iklim Investasi

oleh -967 kali dibaca

Kudus, isknews.com –  Pansus I DPRD Kudus yang dibentuk untuk  mengesahkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tadi malah telah melakukan penjaringan aspirasi publik, untuk memperoleh masukan dari warga masyarakat terkait Perda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK)Kabupaten Kudus yang segera akan di golkan oleh para legislator tersebut (22/6).

Pada sesi pemberian masukan oleh publik, Hamidin dan Bobby keduanya merupakan staf yang di utus oleh perusahaan mereka Pura Grup dan PT. Djarum Kudus, hampir senada keduanya mengkritisi aturan tata ruang yang selama ini justru menghambat pengembangan industri dan iklim investasi di Kabupaten Kudus, “Sebagai misal kami masih punya lahan di dekat pabrik kami, kemudian ketika kami, ajukan perijinan untuk memperluas atau membangun pada lahan milik kami sebagai pengembangan pabrik kami ternyata mereka menolak, dengan alasan pabrik kami sudah eksisting industri, tapi lahan yang akan dikembangkan tersebut bukan untuk peruntukan industri, ini kan repot, belum lagi ada perbedaan penafsiran RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) antara BPMPPT dengan BPN sehingga , ketika BPMPPT memberikan ijin prinsip namun disatu sisi BPN menganggap hal yang sebaliknya, nah itu kan membuat dunia usaha serba repot” Jelasnya.

Sementara itu Bobby YW, menyampaikan “jika sebuah perusahaan diakuisi oleh perusahaan lainnya, ketika melakukan pembaruan perijinan akan terhambat dengan aturan tata ruang, karena dengan demikian dalam ijin lokasinya dia akan melakukan updating perijinan, dan itu akan ditolak karena ijin lokasinya berada di tempat yang di RTRW dinilai bukan peruntukannya, padahal secara fisik pabrik ini secara existing sudah ada disana sebelumya” jelasnya.

Selanjutnya Bobby juga mengusulkan, kawasan seperti wilayah Desa – desa di kawasan Mejobo, yang merupakan bukan lahan pertanian produktif, karena secara geografis tidak menguntungkan bagi  peruntukan pertanian, Bobby meminta agar pada wilayah Desa, Payaman, Temulus dan Kirig, untuk di tinjau kembali kawasan peruntukannya yang selama ini adalah peruntukan kawasan pertanian.

Menanggapi hal tersebut Listiani wakil dari pihak Bappeda menanggapi perluasan perusahaan yang terkendala oleh RTRW, hal ini disebabkan oleh “Dulu ketika kami melakukan pemetaan kawasan, adalah dengan menggunakan citra satelit, sehingga kami tidak bisa membedakan lahan kosong itu milik perusahaan bapak atau tidak, dalam citra satelit kami hanya bisa melihat batas fisik berupa pagar atau tembok, tanpa bisa mengetahui  lahan kosong yang tanpa pembatas milik perusahaan bapak,” katanya.( YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :