Kudus, isknews.com – Pj Bupati Kudus Herda Helmijaya meninjau langsung pelaksanaan program Dapur Makan Bergizi (MBG) di Sekolah Pendidikan Pesantren (SPPG) Pondok Pesantren Nashrul Ummah, Kecamatan Mejobo, Kudus. Dalam kesempatan tersebut, ia memastikan kecukupan kalori yang disajikan kepada para siswa serta mengevaluasi berbagai aspek operasional dapur.
“Kami ingin memastikan bahwa kecukupan kalori yang disarankan benar-benar terpenuhi. Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh tim ahli gizi, Alhamdulillah, selama ini kecukupan kalori sudah terpenuhi dengan baik,” ujar Pj Bupati Kudus, Rabu (12/02/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti aspek pasokan bahan baku dan manajemen waktu dalam pengolahan makanan. Menurutnya, kesegaran makanan harus tetap dijaga agar kualitas gizi yang diberikan optimal.
“Kami juga melihat bagaimana manajemen waktu, mulai dari pengolahan hingga penyajian makanan. Kesegaran itu penting untuk tetap dijaga,” tambahnya.
Dalam evaluasi menu, Pj Bupati Kudus mengapresiasi keberagaman sajian yang sudah dibuat dalam siklus 10 hari. Namun, ia menyarankan agar setiap tiga atau enam bulan dilakukan kombinasi ulang dengan mempertimbangkan selera lokal serta ketersediaan bahan makanan.
Sementara itu, Kasdim 0722/Kudus, Mayor Inf Mukhlisin, sebagai pejabat yang memimpin sektor MBG di Kudus, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya memperluas cakupan program. Saat ini, Kudus baru memiliki satu MBG kategori hybrid yang mampu menjangkau sekitar 3.180 siswa.
“Ke depan, kami telah mendapatkan perintah untuk menyiapkan tiga lokasi tambahan di Kecamatan Jati, Mejobo, dan Dawe. Data sudah kami kirim dan dalam satu hingga dua minggu ini akan ada survei dari BKN,” jelas Kasdim.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa secara keseluruhan, Kudus ditargetkan memiliki 88 titik MBG dalam jangka panjang. Proses perencanaan dan penyediaan lahan terus dikawal oleh jajaran TNI bersama pemerintah daerah.
Terkait dengan keterlibatan UMKM dalam program MBG, pihaknya menyatakan bahwa sistem pendaftaran sudah dilakukan secara online melalui platform yang disediakan oleh BGN. Hal ini memungkinkan masyarakat, termasuk UMKM dan pemilik lahan, untuk terlibat langsung dalam penyediaan bahan makanan maupun fasilitas pendukung lainnya.
Di sisi lain, Kasdim juga menyoroti dampak program MBG terhadap kantin sekolah. Ia menegaskan bahwa hal ini sudah menjadi perhatian dan sedang dibahas di tingkat pusat agar program tidak merugikan pihak yang selama ini mencari rezeki di sekolah.
“Kami sudah membahas ini dalam rapat. Nanti akan ada mekanisme yang ditentukan BKN, apakah kantin sekolah akan dimasukkan dalam sistem atau diberikan opsi lain,” ungkapnya.
Untuk kebutuhan anggaran, Kepala Dapur MBG menyatakan bahwa selama ini pengajuan proposal berjalan lancar tanpa kendala. Setiap tujuh hari sekali, pihaknya mengajukan proposal terkait jumlah siswa yang dilayani serta bahan makanan yang dibutuhkan.
Dengan adanya tinjauan langsung ini, diharapkan program MBG di Kudus dapat terus berkembang, memberikan manfaat bagi siswa, serta memberdayakan masyarakat setempat. (YM/YM)
