SEMARANG – Presiden RI Ir H Joko Widodo mengingatkan kepada para Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI-Polri 2015 terhadap beberapa ancaman nasional. Salah satu yang dititik-beratkan adalah masalah banyaknya mafia di Indonesia. Seperti mafia illegal fishing, mafia mining, mafia illegal logging, dan mafia migas.
“Kita harus berani dan tegas dalam menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasional. Jangan ragu-ragu dan kompromi menghadapi masalah mafia migas, mafia illegal fishing, mafia impor yang sangat menyengsarakan rakyat kita,” kata Jokowi yang didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko Msi saat memberikan pembekalan terhadap 793 Capaja TNI-Polri di Akademi Polisi (Akpol), Semarang, Rabu (29/7).
Menurut Jokowi masalah mafia di Indonesia sudah sangat merugikan rakyat. Dia mencontohkan pencurian ikan yang per tahun merugikan negara hingga Rp 3 triliun. Bahkan, kerugian illegal mining lebih besar lagi, yakni mencapai Rp 55 triliun tiap tahunnya. Untuk itulah, Capaja diwajibkan melindungi kedaulatan teritorial Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya dengan melindungi kedaulatan teritorial, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan dapat tercapai.
“Tujuan utamanya kenapa teritorial harus dilindungi, untuk menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi pertiwi indonesia. Oleh sebab itu, yang namanya illegal mining, illegal logging itu menjadi tanggung jawab saudara-saudara semuanya,” ujarnya.
Dalam menghadapi ancaman nasional, selain memperkuat dan melindungi teritorial, Capaja juga diminta mendekatkan diri dengan rakyat. Mereka harus mengutamakan budaya musyawarah dan dialog sebagai pendekatan preventif dan dilarang melakukan penegakan hukum yang dilandasi oleh semangat arogansi kewenangan.
“Bekerjalah dengan rakyat karena rakyatlah sesungguhnya kekuatan kita,” himbaunya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta Capaja serius menghadapi tantangan kemajemukan di Indonesia. Keberagaman tersebut seringkali memunculkan gesekan-gesekan horizontal atau pun tindakan kekerasan yang mengatas-namakan agama, ras, maupun golongan. Seperti yang terjadi di Tolikara, Papua, baru-baru ini. Adanya konflik-konflik horizontal dinilai Jokowi karena kurang pekanya TNI-Polri dalam mengantisipasi gejolak-gejolak yang ada di masyarakat.
“Kalau mendengar ada surat beredar yang kira-kira diprediksi akan menimbulkan gesekan horizontal cepet selesaikan, sebelum masalah itu benar-benar meledak dan meletus,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jokowi meminta Capaja dari empat lembaga TNI-Polri tidak lagi menerapkan jiwa korsa sempit yang berujung pada gesekan dan bahkan bentrokan antar angkatan maupun antar TNI-Polri. TNI-Polri diminta menjadi contoh perekat bangsa, contoh persatuan dan kesatuan.
Saya tidak ingin lagi mendengar adanya gesekan apalagi bentrokan antar angkatan ataupun antar TNI-Polri. Bangun soliditas TNI-Polri, karena kalian semua harus menjadi contoh perekat,” pungkasnya.
Masalah lain yang menjadi soroton Jokowi adalah bahaya narkoba yang sudah mengancam generasi muda karena dari waktu ke waktu jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba tiap harinya mencapai 40-50 orang. Belum lagi tantangan kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan yang masih banyak terjadi. (HJ)
