Kudus, isknews.com – Puluhan proyek infrastruktur di Kabupaten Kudus yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kini memasuki tahap evaluasi ulang. Bukan semata faktor administrasi, lonjakan harga material di lapangan menjadi pemicu utama penyesuaian ulang perhitungan anggaran.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kudus melakukan langkah ini menyusul terbitnya regulasi baru dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem yang berjalan.
Kepala DPUPR Kudus, Hari Wibowo, menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan penyesuaian berjalan sesuai aturan.
“Kita masih berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman barang dan jasa (Barjas), termasuk LKPP, karena secara sistem aturan yang terbaru belum terakomodasi semua,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, dinamika harga di lapangan menjadi tantangan tersendiri. Meski belum ada pengumuman resmi terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM), harga sejumlah material konstruksi sudah mengalami kenaikan.
“Kita akan mencoba hitung ulang, karena kenyataan di pasar meskipun belum ada pernyataan resmi harga BBM naik, ternyata bahan-bahan material sudah naik,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPUPR akan melakukan survei ulang harga guna memastikan akurasi perhitungan sebelum proyek dilanjutkan. Proses ini juga melibatkan Inspektorat dan tim Barjas sebagai bagian dari pengawasan dan penyesuaian anggaran.
“Kita izin ke Inspektorat dan teman-teman Barjas, sementara akan melakukan survei ulang lagi harga. Nanti setelah dapat harga, mungkin minggu depan kita akan ketemu lagi untuk menyesuaikan harga tersebut,” tambahnya.
Hari menegaskan bahwa evaluasi ini tidak akan mengubah titik-titik pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya. Fokus utama hanya pada penyesuaian nilai anggaran agar tetap realistis dengan kondisi pasar saat ini.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 52 paket pekerjaan yang tengah dievaluasi, mencakup pembangunan jalan, irigasi, drainase, jembatan, hingga talut di berbagai wilayah Kudus. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 paket merupakan pekerjaan jalan.
“Di PU sendiri kurang lebih semua bidang itu ada sekitar 52 paket atau titik. Memang turun karena kita juga terdampak dipotong 50 persen,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan bahwa kondisi jalan kabupaten di Kudus secara umum masih cukup baik, dengan tingkat kemantapan mencapai 91 persen. Sisanya, sekitar 9 persen atau 27 hingga 30 ruas jalan, berada dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan.
Sementara untuk proyek jalan nasional lingkar, DPUPR memastikan pekerjaan tetap berjalan dengan skema multiyears dan akan kembali dilanjutkan setelah Lebaran.
“Jalan nasional lingkar ini sudah ada pekerjaan, jadi kita tinggal menunggu progresnya. Ini karena multiyear, setelah Lebaran akan dilanjutkan,” tandasnya. (YM/YM)
