Rapat Paripurna DPRD Kudus Setujui Ranperda APBD 2020 Menjadi Perda

oleh

Kudus, isknews.com – Setelah melalui beberapa kali pembahasan di Badan Anggaran, Rapat Paripurna DPRD Kudus DPRD Kabupaten Kudus, akhirnya menyetujui Ranperda APBD 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda, Kamis (28/11/2019).

Dipimpin oleh Ketua DPRD Kudus Masan dan dihadiri Plt Bupati Kudus HM Hartopo, serta ketiga pimpinan DPRD lainnya yakni H Ilwani, Hj Tri Erna Sulistyowati dan Sulistyo Utomo, anggota dewan serta para pimpinan OPD.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan struktur APBD Kabupaten Kudus yang meliputi pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,810 triliyun, sementara untuk pos belanja daerah  direncanakan sebesar Rp 1,911  triliun sehingga dari struktur tersebut, APBD Kudus 2020 mengalami defisit sebesar Rp 100 miliar.

TRENDING :  Tiga Anggota DPRD Kudus PAW Resmi Dilantik
Ketua DPRD Kudus Masan, saat menandatangani persetujuan Ranperda APBD 2020 menjadi Perda (Foto: YM)

“Hal itu akan ditutup dari pembiayaan netto. dengan disahkan APBD 2020 ini, kami berharap proses pembangunan daerah bisa segera berjalan demi kepentingan masyarakat,”kata Masan.

Dalam struktur RAPBD Kabupaten Kudus 2020, ada beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya adalah program tunjangan kesejahteraan guru swasta dan madrasah yang semula dialokasikan dalam belanja hibah, berubah menjadi belanja langsung.

TRENDING :  Roling Komisi DPRD Kudus : Setyo Budi Wibowo Calon Ketua Komisi D Terpilih, Sore Ini Giliran Komisi C

Sementara, Plt Bupati Kudus HM Hartopo dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas disahkannya RAPBD Kabupaten Kudus 2020 sesuai dengan jadwal. Pihaknya berharap pengesahan RAPBD 2020 ini menjadi awal dari pelaksanaan proses pembangunan daerah.

Menurut Hartopo, untuk mempercepat proses pembangunan, pihaknya akan menginstruksikan jajaran OPD untuk segera melakukan lelang kegiatan begitu RAPBD 2020 sudah disahkan. “Ini dengan harapan agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan secara maksimal tanpa terkesan tergesa-gesa akibat mepetnya waktu,”kata Hartopo.

TRENDING :  Koalisi 3 Partai gabungan Resmi Umumkan Pembentukan Fraksi ANHD DPRD Kudus

Sementara, untuk pelayanan publik, Hartopo berjanji akan terus meminta jajaran OPD nya agar benar-benar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan RSUD Kudus yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :