RAPBD Kudus 2020, Pos Pendapatan Asli Daerah Diproyeksikan Naik 12,9 Persen

oleh

Kudus, isknews.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus dengan agenda  mendengarkan Penjelasan Bupati Kudus terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020. Paripurna tersebut digelar di gedung DPRD Kudus, Senin (14/10/2019).

Rapat dibuka oleh Masan sebagai ketua DPRD Kudus dan dihadiri oleh Plt Bupati, Sekda, Unsur Forkopimda dan para anggota DPRD serta para kepala OPD dilingkungan Pemkab Kudus.

Disampaikan Oleh Masan bahwa penjelasan Bupati terhadap ranperda tentang APBD Kab Kudus TA 2020 telah disepakati 12 agustus 2019 lalu tentang prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dalam badan anggara DPRD.

Sementara itu, dalam penjelasanya Plt Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan bahwa penyampaian nota keuangan  dan  rancangan APBD Kabupaten Kudus  tahun anggaran 2020 adalah  sebagai  pelaksanaan tugas konstitusional untuk memenuhi ketentuan yang berlaku bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk memperoleh persetujuan bersama.

TRENDING :  Anggota Dewan Diduga Jadi Pengguna Narkoba
Plt Bupati Kudus HM Hartopo saat membacakan nota keuangan  dan  rancangan APBD Kabupaten Kudus  tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus (Foto: YM)

“Perlu kami sampaikan bahwa dalam rancangan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2020 pada dasarnya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Kudus yang telah ditetapkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 yang pada tahun ke 2 menitikberatkan pada  program  prioritas daerah yang selaras dengan program prioritas nasional yang meliputi pertumbuhan ekonomi kreatif,  pengembangan jaringan  perdagangan dan jasa, dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran” Jelasnya.

Dalam pemaparanya, Hartopo menguraikan struktur rancangan APBD Kudus dengan  pendapatan daerah tahun anggaran  2020 yang ditargetkan sebesar 1,78 trilyun mengalami penurunan sebesar 313,46 milyar atau 14,95% dibanding anggaran pendapatan daerah  2019 setelah perubahan sebesar 2 ,09 trilyun.

“Target jenis pendapatan daerah TA 2020 terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rancangan APBD Kabupaten Kudus ta 2020 belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang direncanakan sebesar 1,92 trilyun turun 14,98%. Belanja langsung sendiri meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemdes, belanja bantuan keuangan pada pemdes, dan belanja tidak terduga” urainya.

TRENDING :  Audiensi Aliansi LSM-DPRD Kudus "Refleksi Satu Tahun Wakil Rakyat Dilantik".

Sedangkan belanja langsung ta 2020 yang direncanakan sebesar 867,34 milyar turn 8,59%. penurunan ini antara lain belum dialokasikanya belanja daerah yang bersumber dari DAK maupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi jawa tengah” pungkasnya.

 “Ada penurunan pos belanja langsung yakni sebesar 8,59  persen,” kata Hartopo.

Lebih lanjut kata Hartopo, penurunan juga muncul dalam pos belanja tak langsung. Pada pos tersebut, penurunan signifikan muncul pada belanja hibah yang diproyeksikan hanya sebesar Rp 34,7 miliar, menurun sebanyak Rp 149 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Penurunan yang cukup besar tersebut menyusul tidak dialokasikannya tunjangan guru swasta dan madrasah diniyah di pos belanja hibah sebagaimana tahun lalu. Di tahun 2020, pos hibah tersebut hanya terdistribusi hibah untuk organisasi/lembaga sebesar Rp 23 miliar dan hibah kepada perorangan sebesar Rp 11 miliar.

TRENDING :  Jadi Spot Selfie Baru, Taman Bunga Celosia Jati Kulon Sedot Perhatian Warga Kudus

“Untuk alokasi tunjangan guru swasta dan madrasah, tidak kami alokasikan melalui dana hibah karena regulasinya tidak memperbolehkan,”tambah Hartopo.

Untuk rancangan pembiayaan daerah tahun 2020 pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp 137,04 miliar. Dengan rincian penerimaan pembiayaan  APBD tahun 2020 Rp 137,04 miliar turun Rp 32,64 miliar.

Sementara, untuk pos Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,7 triliyun. Pada pos tersebut, Pendapatan Asli Daerah direncanakan mengalami kenaikan 12,9 persen dari Rp 335 miliar menjadi Rp 378 miliar.

Sedangkan untuk dana perimbangan direncanakan baru sebesar Rp 1,06 triliyun. Proyeksi tersebut menyusul hingga kini belum dialokasikannya DAK lantaran Perpres tentang APBN 2020 belum turun.

Sementara, Ketua DPRD Kudus Masan, mengatakan pihaknya mengapresiasi penjelasan Plt Bupati Kudus atas RAPBD 2020 yang disampaikan tepat waktu. Dia berharap, hal tersebut menjadi titik awal yang baik dalam proses pembahasan RAPBD 2020.

Disinggung mengenai postur anggaran yang disampaikan Plt Bupati, menurut Masan, DPRD akan melakukan pengkajian terlebih dahulu di tingkat fraksi-fraksi. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :