Kudus, isknews.com – Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Kudus mengelar kerjasama sinergis Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat. Pelaksanaan penandatanganan kerjasama dilakukan di ruang Serbaguna kampus, Rabu (02/09/2020).
Rektor UMKU, Rusnoto, menyampaikan bahwa melalui kerjasama ini diharapkan mampu membawa manfaat, khususnya dalam pembelajaran mahasiswa terkait politik dan demokrasi. Acara penandatanganan MoU juga disambut hangat oleh ketua KPU Kudus Naily Syarifah.
Usai penandatanganan MoU dilanjutkan dengan sesi seminar dengan tema Humanizing Politics: Urgensi Pemilu di Tengah Wabah Covid: 19. Tema ini sangat dekat dengan peristiwa saat ini, karena sebentar lagi beberapa daerah di Indonesia akan melaksanakan Pemilu Serentak yang sempat tertunda karena situasi Pandemi.
Semiar Pendidikan Pemilu ini dilaksanakan secara daring yaitu melalui zoom meeting dan secara luring. Seminar ini diikuti oleh 100 peserta dari berbagai Prodi di UMKU, terdiri dari 40 peserta luring dan 60 peerta daring.
Ada dua narasumber yakni Rusnoto, SKM.,M.Kes (Epid) yang membahhas tentang urgensi pelaksanaan Pemilu ditengah Wabah Covid-19 perspetif kesehatan. Narasumber kedua yaitu Naily Syarifah, S.Psi, membahas tentang Design Pilkada yang Luber, Jujur, Demokratis, dan Aman dari Covid-19. Seminar di moderator oleh Naili Azizah, selaku urusan humas dan kerjasama UMKU.
Rusnoto menyampaikan tiga hal pokok, yaitu bagaimana situasi pandemik saat ini di Indonesia, gambaran di beberapa Negara tentang penundaan dan pelaksanaan Pemilu ditengah Pandemi serta bagaimana alternatif penyelenggaraan Pemilu (Pilkada serentak 2020) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
“Bahwa covid-19 tidak melihat batas administratif suatu daerah, karena virus ini mengikuti pergerakan manusia. Ada beberapa gejala yang pada umumnya dialami oleh seseorang yang terpapar covid-19, seperti demam batuk, sesak napas, kelelahan, tubuh terasa sakit, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, sakit tenggorokan, pilek mual dan juga diare,” ujar Rusnoto yang konsen dalam hal epidiomologi.
Selain itu, ia juga menyampaikan ada beberapa alternatif penyelenggaraan Pemilu agar para pemilih, penyelenggara dan petugas distribusi logistik pemilu tetap aman dari virus.
“Ada bebera alternatif yang bisa dijadikan pedoman, yaitu teknis pelaksanaan Pemilu memakai protokol kesehatan yang ketat, TPS menerapkan social distancing, melaksanakan kampanye yang inovatif seperti memanfaatkan media social serta rekapitulasi yang bisa dilakukan dengan digital,” Ungkapnya.
Di akhir penyampaian materi, ia juga menyampaikan pesan bahwa sebagai warga Negara memiliki hak untuk menggunakan hak suara dan hak untuk dilindungi dari ancaman pandemic.
“Situasi luar biasa ini memang sangat memerlukan sinergi dan gotong royong antara pemerintah dan masyarakat,” terangnya.
Sementara ketua KPU Kudus, Naily Syarifah, S.Psi memaparkan tentang beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan khusus untuk pelaksanaan Pemilukada 2020, ia juga menjelaskan desaign Pemilu yang tetap melakssanakan protokol kesehatan.
“Penundaan Pilkada berpotensi mengebiri demokrasi, Karena hegemoni kekuasaan Pemerintah dalam menentukan pejabat KDH akan menghilangkan hak-hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya,” ujarnya.
Selain itu KPU telah membuat beberapa alternatif dan design pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 nanti.
“Bukan hanya pelaksanaan pemungutan suaranya saja, namun semua tahapan akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan hasil koordinasi bersama satgas Covid-19 wilayah kabupaten/ kota masing-masing. Disetiap kantor KPU, PPK, PPS tersedia tempat cuci tangan, sabun, thermo Gun, masker dan lain-lain,” jelas Naily. (YM/YM)
