Respon Mahasiswa Saat Demo Kenaikan BBM, DPRD Kudus Gelar FGD

oleh -481 kali dibaca
Suasana FGD yang digelar oleh DPRD Kudus menindaklanjuti aksi Aliansi Mahasiswa September Bergerak yang menolak kenaikan BBM sebelumnya, Rabu 21/09/2022 (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Tindaklanjut atas jawaban ketua DPRD Kudus Masan saat aksi unjukrasa tolak kenaikan BBM bersubsidi oleh sejumlah elemen mahasiswa ekstra kampus yakni HMI, PMII dan GMNI yang menamakan aliansi September Bergerak didepan halaman gedung DPRD Kudus (12/09) pekan lalu.

Dalam aksi tersebut Masan yang sempat menemui mahsiswa mengatakan bahwa DPRD Kudus meski tidak memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan kebijakan harga BBM bersubsidi. Namun demikian, pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat serta membuka ruang diskusi bersama-sama elemen masyarakat terkait Dampak kenaikan BBM yang lain dalam sebuah Forum Group Discussion (FGD).

“Kegiatan FGD ini adalah sesuai kesepakatan kita bersama. Kami berharap diskusi ini yang produktif dan bisa menghasilkan kesepakatan untuk kesejahteraan masyarakat Kudus,” ujar Masan yang menjadi pembicara berdampingan dengan Bupati Kudus Hartopo, Kapolres AKBP Dimas Wiraga Tama serta anggota Forkopimda dan pihak yang mewakilinya, Rabu (21/09/2022).

Dijelaskannya, bahwa rekomendasi dari aliansi mahasiswa pada waktu unjukrasa menolak kenaikkan harga BBM sudah kami naikkan ke pemerintah pusat karena kewenangan DPRD Kabupaten cuma bisa menyalurkan atau menyampaikan ke pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat menaikkan harga BBM karena beban subsidi semakin besar dan yang menikmati malah orang – orang mampu atau menengah ke atas untuk itu subsidi di alihkan hal – hal yang lebih tepat dan bisa dinikmati masyarakat yang kurang mampu,” terang Masan.

Disebutkannya saat ini APBD Kabupaten Kudus 40 % digunakan untuk jaminan masyarakat yang kurang mampu yakni BPJS Masyarakat yang dibiayai oleh Pemkab. Kudus.

“Apabila ada masyarakat Kudus ber KTP Kudus yang tidak mampu, sakit jangan takut ke rumah sakit karena nanti akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Kudus,” katanya.

Sementara untuk membatalkan kenaikan harga BBM, bukan wewenang dari DPRD Kabupaten tetapi wewenang DPR RI.

“Tugas DPRD Kabupaten cuma bisa menyalurkan aspirasi penolakan harga BBM ke pemerintah pusat,” terang dia.

FGD yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD ini diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat, seperti sejumlah organisasi mahasiswa HMI, PMII, GMNI, BEM UMK, Dema IAIN, IMM, Ormas Lindu Aji, Pemuda Pancasila, DPC KSPSI, Organda, para camat dan kepala desa, serta kepala Dinas Perdagangan dan wakil Kesbangpol, wakil petani dan pedagang di Kudus.

Ditempat yang sama, Kapolres Kudus AKBP Wiraga Dimas Tama, mengatakan bahwa Polres Kudus tidak pernah melarang setiap aksi Unras baik dari mahasiswa maupun masyarakat.

“Yang penting pesan kami, laksanakan aksi dengan tertib dan tidak anarkhis,” tuturnya.

Selang beberapa lama kemudian Bupati Kudus Hartopo, juga hadir dalam FGD tersebut setelah menyelesaikan sejumlah agenda di Pendopo. Pada kesempatan tersebut Bupati Hartopo menjelaskan sejumlah hal terkait Bantalan sosial yang telah dikucurkan kepada warga Kudus terkait dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. (YM/YM)

I

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.