Sandung Kritisi Kebijakan Protokol Kesehatan Yang Berat Sebelah Bagi PKL dan Swalayan

oleh

Kudus, isknews.com – Sandung Hidayat anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi D DPRD Kudus, mengkritisi sejumlah kebijakan Pemkab Kudus terkait  penerapan protokol kesehatan, yang dinilainya berat sebelah,  terhadap PKL yang berbasis ekonomi kerakyatan begitu begitu ketat, namun memberikan kelonggaran kepada sejumlah toko modern dan swalayan yang diberikan tambahan jam buka lebih pagi namun membatasi para PKL untuk menutup lapaknya lebih cepat dari waktu yang biasa mereka lakukan.

“Saya menyampaikan jeritan dari kalangan bawah ketika kepada toko – toko swalayan modern  ini akan ditambah waktu bukanya, bahkan ada beberapa penambahan titik swalayan baru, pada intinya kebijakan Pemkab Kudus kurang pas dan tidak berpihak pada keberadaan para PKL, terkait pembinaan ekonomi kerakyatan di Kudus,” kata Sandung saat ditemui sejumlah awak media di kediamannya, Selasa (20/05/2020).

Menurutnya, ekonomi kerakyatan pemahamannya Jelas,  jika kita belanja utamakan di warung-warung tetangga, toko-toko tetangga,  sehingga sirkulasi keuangan mau tidak mau bergulir di kampung dan di Desa.

“Jadi yang dinamakan kebijakan pro ekonomi kerakyatan itu bukanlah penambahan jam tayang buka Alfamart  dan Indomaret serta penambahan titik-titik lokasi baru bagi usaha pasar modern tersebut bukan suatu solusi, Buatlah kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil,” tutur Sandung.

Sandung Hidayat anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra (Foto: YM)

Selain penerapan protokol, kesehatan yang berat sebelah, Sandung yang juga mantan Kepala Desa Karangbener Kecamatan Bae dan ketua salah satu Paguyuban Kepala Desa di Kudus ini juga menyoroti kebingungan sejumlah kepala Desa soal  tumpang tindih data yang terkait 6 bantuan sosial yang kini sedang dikelola oleh pihak Desa,  baik Pusat , Provinsi, dari dana Desa dan  APBD serta Dinas sosial.

“Kesalahan fatal saya anggap berada di dinas sosial yang tidak memperbaharui data terkait dengan bantuan. Bahwa sudah seharusnya setiap satu tahun dua kali Dinas Sosial harus mengupdate data untuk dilaporkan kepada Dinas Sosial provinsi dan pusat sehingga pemutahiran data ini riil yang ada di lapangan,” ujar dia.

Yang terjadi menurutnya, data yang muncul adalah tahun 2014-2015 yang kadang-kadang faktanya yang bersangkutan sudahj meninggal dunia atau yang muncul adalah data lama.

“Sehingga Kepala Desa ini pusing, saat saya sharing dengan 126 Kepala Desa banyak yang mengeluhkan tentang hal itu, pada intinya yang kurang paham ini yang menyampaikan atau penyampaiannya atau aturannya yang berubah-ubah,  sehingga Kepala Desa sebagai ujung tombak dan ujung tombok saya anggap Kasihan sekali,” tuturnya.

Dijelaskannya, setiap diajukannya verifikasi data ke dinsos atau dari pihak Kecamatan atau PMD. Yang muncul dari pusat nama yang sudah meninggal itu tidak tidak bisa diganti apalagi dialirkan ke KK yang lain.

“Terkadang data yang disampaikan oleh Kecamatan atau Dinas PMD kepada para kepala Desa adalah data yang sudah lama sekali,  data 2013-2015 orangnya sudah pindah, orangnya sudah meninggal atau mohon maaf orangnya kini sudah kaya,” katanya.

Hal itu trerkadang menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat sehingga yang menjadi tatapan warga adalah Kepala Desa.

“Makanya tak heran akibat masih munculnya data lama tersebut,  seorang warga yang kini sudah menjadi anggota DPRD pun namanya masih muncul sebagai warga penerima bantuan sosial bagi orang miskin,” tandas dia. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :