Segera Di Sidak Komisi B, 3 Perusahaan Diduga Tak Patuhi Regulasi Tenagakerja

oleh
Suasana rapat terkait ketenagakerjaan di ruang rapat Komisi B, DPRD Kudus (Foto : YM)

Kudus, isknews.com – Tiga perusahaan Lestari Jaya, CV Mitra Inti Plastindo dan PT Markis Plastindo diipanggil oleh anggota Komisi D DPRD Kudus menyusul adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik (Lepasp) bahwa ketiga perusahaan itu tidak melakukan pelaporan usaha dan jumlah pekerja, tidak menggaji karyawan sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan tidak memberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Dalam rapat kerja terkait pengaduan pelanggaran bidang ketenagakerjaan dan pendirian usaha yang digelar di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kudus, Kamis (4/7). Ketua Komisi B DPRD Kudus, Mukhasiron mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kunjungan ke tiga perusahaan tersebut.

TRENDING :  Pasca Penetapan Anggota DPRD Kudus, Setwan Siapkan Pelantikan Dan Pakaian Dinas

Mukhasiron menegaskan kunjungannya ke perusahaan tersebut dilakukan, lantaran pihak perusahaan dinilai tidak kooperatif. Dimana sebelumnya pihak perusahaan tidak memberikan balasan atas peringatan yang dilayangkan LSM dan Dinakerperinkop dan UMKM.

“Dalam rapat kali ini, pemilik perusahaan juga tidak hadir,” ujarnya.

Ketua LSM Lapasp, Fikri mengungkapkan dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya kegita perusahaan tersebut menggaji karyawannya dengan upah dibawah UMK dan tidak memberikan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan pada karyawannya.

“Lestari Jaya melanggar UU nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Lalu CV Mitra Inti Plastindo dan PT Markis menggaji karyawannya dibawah UMK dan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan pada karyawannya,” rincinya.

TRENDING :  Wakil Rakyat : Kasus 4 Bocah Meninggal di Galian C Ilegal Harus Di Proses Hukum, Ini Bukan Delik Aduan

Hal ini dibenarkan oleh Agus Juanto, Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja.

“Ketiga perusahaan tersebut sudah kami kunjungi dan lakukan teguran. Kami beri waktu 30 hari untuk berbenah diri,” tandasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Revly Subekti mengungkapkan dari tiga perusahaan tersebut, ada satu yang belum melakukan pendaftaran izin usaha yakni Lestari Jaya. Sedangkan PT Markis dan CV Mitra Inti Plastindo sudah mendaftar dengan kategori usaha indutri barang plastik dan perdagangan barang bekas skala besar.

TRENDING :  Ketua SPSI Kudus : Banyak Tumbuh Perusahaan Baru, Tugas KSPSI Makin Besar

Akan tetapi, pihaknya menemukan jumlah pekerja yang dilaporkan oleh tidak sesuai dengan yang tercatat di Online Single Submission (OSS). Dalam data OSS CV Mitra Plastindo mendaftarkan 2 karyawannya. Namun pada kenyataannya, mereka memiliki sekitar 52 karyawan.

“Di data OSS karyawan PT Markis nol. Tapi kenyataanya ada 33 pekerja disana,” ungkap dia.

Revly menyarankan agar ketiga perusahaan tersebut mendaftar dan memperbaiki data pendirian usaha miliknya. Sekaligus memenuhi komitmen terkait izin lainnya.

“Ini permasalaham izinnya diselesaikan telebih dahulu, sambil memperbaiki yang lainnya,” pesannya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :