Seminar Cegah Radikalisme: Pembenaran Perilaku Menyimpang Justru Rusak Agama Itu Sendiri

oleh

Kudus, isknews.com –  Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) bekerjasama dengan Program Study Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus menggelar Seminar Nasional dengan tema “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Paham Radikalisme Pada Generasi Milenial”.  Seminar dibuka oleh Wakil Ketua BPIP Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, Rabu (16/09/2020).

Ketua Panitia Penyelenggara Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum yang juga Kaprodi MIH UMK menyatakan bahwa kegiatan ini secara fisik hanya diikuti sekitar 60 orang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ormas, FKUB, mahasiswa S1 maupun S2 Fakultas Hukum UMK namun secara daring diikuti oleh Guru Pengampu Pendidikan Pancasila di Wilayah Exs Karisidenan Pati. 

Kepala Unit Keamanan Khusus Satintelkam Polres Kudus IPDA Subkhan, salah satu pembicara pada Seminar Nasional dengan tema “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Paham Radikalisme Pada Generasi Milenial”. (Foto: istimewa)

Dr.  M. Adnan, MA BPIP selaku Ketua Penanganan Radikalisme dan Intoleransi Undip, dalam kesempatan itu  menyampaikan bahwa pemahaman agama yang sempit dan hanya berdasar tektual saja akan cenderung menghakimi dan bersifat intoleransi.

“Selain itu pembenaran atas perilaku menyimpang dengan dibalut ajaran agama pada prinsipnya justru merusak agama itu sendiri,” terang dia.

Pada sesi Prof. Muslim Abdul Kadir, M.Ag selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat dia meyampaikan bahwa saat ini di Kudus sudah tidak dalam kapasitas menanamkan nilai–nilai Pancasila.

“Karena di Kudus sudah mengamalkan nilai-nilai tersebut sejak dulu, indikatornya adalah budaya toleransi yang diwariskan oleh Sunan Kudus dan adanya beberapa kearifan lokal yang dijunjung tinggi masyarakat,” tuturnya.

Suasana seminar yang juga diikuti secara daring oleh para pesertanya (Foto: istimewa)

Sementara, Kepala Unit Keamanan Khusus Satintelkam Polres Kudus IPDA Subkhan, yang juga penulis buku menutup celah penyebaran ideologi teroris (Mencepit) mengungkapkan, berdasar teori hukum pidana, disebutkan bahwa dalam tindak pidana terdapat unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada manusianya, dan unsur objektif yaitu unsur yang melekat pada perbuatannya. Terkait tindak pidana terorisme maka ideologi radikal teroris itu adalah sebabnya dan aksi terorisme itu adalah akibatnya. 

“Selama ini, dalam penanganan tindak pidana terorisme, regulasi yang ada cenderung fokus pada penindakan dan terkesan mengabaikan penyebabnya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan hukum yang diambil dalam bentuk regulasi yaitu UU No. 3 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 5 Tahun 2018 dan PP No. 77 Tahun 2019 serta SKB 11 Menteri yang seluruhnya adalah kata kerja” kata IPDA Subkhan mengawali materinya.

Dikatakan oleh Subkhan, untuk sampai pada tahap sebagai pelaku terorisme, maka seseorang akan mengalami beberapa tahap diantaranya yaitu terpapar yang ditandai dengan membenarkan propaganda paham radikal, kemudian berubah menjadi simpatisan yang ditandai dengan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas radikal.

“Dan ketika sudah berani melakukan aksi nyata maka itulah yang disebut teror.  Sehingga untuk menanggulangi tidak pidana terorisme tidak boleh hanya fokus pada satu titik yaitu perbuatannya saja” jelasnya.

Penanggulangan tindak pidana terorisme kata dia, bukanlah perang terhadap agama, melainkan perang terhadap kejahatan yang merusak bumi. Masyarakat yang membantu aparat negara juga bukan sedang memerangi agama, tetapi sedang membantu mewujudkan ketentraman bumi sebagaimana ajaran agama yang rahmatan lilalamin. 

Dalam webinar tersebut, beberapa pejabat dari BPIP yang hadir diantaranya Kepala Biro Hukum  Surahno, Direktur Sosialisasi M. Akbar Hadi Prabowo, dan Plt. Deputi Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi Dr. ANI PURWANTI, yang  –BPIP secara bergantian menyampaikan materi tugas pokok dan beberapa dinamika permasalahan yang terkait di BPIP. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :