Struktur APBD Kudus 2020 Tetapkan Pendapatan Daerah 2020 Rp 1.81 T dan Belanja Daerah Rp 1.91 T

oleh

Kudus, isknews.com – Struktur APBD 2020 lebih diprioritaskan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Utamnya di Bidang kesehatan Masyarakat, karena hal itu menjadi penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat untuk hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kudus akan lebih meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih responsif dan ramah.

Hal itu disampaikan oleh Plt Bupati Kudus HM Hartopo usai rapat Paripurna DPRD Kudus dengan agenda penetapan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2020, dan laporan Badan Anggaran dilanjutkan penandatanganan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan atas Ranperda Kabupaten Kudus tentang APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2020 di Ruang rapat Paripurna DPRD Kudus, Kamis (28/11/2019).

Plt Bupati Kudus HM Hartopo dan Ketua DPRD Masan usai menandatangani persetujuan Ranperda Kabupaten Kudus didampingi sejulah wakil ketua DPRD lainnya (Foto: YM)

Menurutnya, Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD dinilai telah berhasil melayani masyarakat. Apalagi, kebanyakan pasien rumah sakit dari kalangan menengah ke bawah.

TRENDING :  Pengamat Kebijakan, "Pemkab Tidak Boleh Terjebak Dalam Polemik Ranperda".

Meskipun begitu, H.M. Hartopo berharap RSUD Loekmonohadi lebih meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

Kedepan, pihaknya berencana akan menambah personil dan memperluas bangunan. “Kami berusaha memaksimalkan pelayanan sehingga tak hanya jadi rujukan bagi kelas menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Untuk saat ini, kami memaksimalkan SDM yang ada, tapi ke depan kalo bisa ya personilnya akan kami tambah,” ucapnya.

TRENDING :  Banyak Tak Hadir, Rapat Paripurna Agenda Mendengar Pidato Presiden Melompong

Selain itu, H.M. Hartopo akan memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Pelelangan pihak ketiga akan dilaksanakan secepatnya sehingga pembangunan dapat dimulai pada awal tahun. Pihaknya memastikan tidak ada keterlambatan realisasi pembangunan seperti tahun ini.

“Kami akan melaksanakan pelelangan setelah tandatangan. Sehingga pembangunan bisa segera dimulai dan tidak tertunda. Kalau tertunda dan membangunnya tergesa-gesa pasti tidak akan maksimal,” terangnya.

Terkait pendapatan daerah dari retribusi parkir yang jauh dari target, pihaknya mengaku akan melakukan pengkajian dan evaluasi. Pihaknya mengaku selama ini telah memacu dan mengingatkan kepada pihak terkait agar target retribusi parkir dapat terpenuhi.

TRENDING :  Bupati Dalam Rapat Paripurna DPRD : Belanja Pegawai Alami peningkatan Rp 25 Miliar lebijh

Tahun depan, Pemkab Kudus akan menggandeng akademisi untuk bersama-sama menentukan target sehingga lebih ideal. “Kami akan melakukan pengkajian bersama akademisi agar target yang ingin dicapai ideal. Kalau hanya dari kami saja mungkin akan ‘liar’,”terangnya.

Sementara itu, pihaknya menyampaikan hasil pembahasan rancangan APBD 2020. Hasilnya yakni pendapatan daerah sebesar 1,81 triliun rupiah, belanja daerah sebesar 1,91 triliun rupiah, dan pembiayaan daerah sebesar 100, 8 miliar rupiah. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :