Terkait Kasus Pungli PPDB, Polisi Akan Periksa Pejabat Disdikpora

oleh -885 kali dibaca

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Kepolisian Jepara akan segera melakukan pemeriksaan kepada pejabat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara. Pemanggilan ini untuk mendalami dugaan kasus pungli penerimaan siswa baru di salah satu SMPN di Kabupaten Jepara. Pemeriksaan Disdikpora ini, lantaran instansi tersebut yang menaungi pengelolaan pendidikan di Jepara.

Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho mengatakan, setelah memeriksa oknum guru dan panitia penerimaan siswa baru, polisi juga akan mendalami kasus ini dengan memeriksa pejabat di Disdikpora. Meskipun demikian, dirinya enggan menyebut nama pejabat Disdikpora yang akan diperiksa. “Yang diperiksa tentu yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru ini,” kata Yudi, Senin (10/7/2017).

Lebih lanjut Yudi menambahkan, polisi untuk kasus ini sudah memeriksa setidaknya 12 oknum guru di salah satu SMPN itu. Pihaknya juga sudah memeriksa calon wali murid yang dimintai pungli penerimaan siswa baru itu. Satreskrim Polres Jepara memastikan akan ada tersangka untuk kasus Pungli ini. Saat ini polisi masih melakukan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi akan menjerat pelaku pungli ini dengan UU Tipikor.

Sebagian besar yang diperiksa merupakan oknum guru yang masuk dalam panitia penerimaan siswa baru. Beberapa yang diperiksa yakni MR, LA dan  FK yang merupakan panitia penerimaan siswa baru.  Kasus Pungli penerimaan siswa baru ini, diungkap oleh Tim Saber Pungli Polres Jepara, Senin (3/7/2017) lalu. Tak tanggung-tanggung uang senilai lebih dari Rp. 61 juta berhasil diamankan. Barang bukti uang puluhan juta itu merupakan uang hasil setoran dari 25 calon wali murid. Tiap calon wali murid ini diminta menyetor Rp.2,5 juta dengan dalih untuk membeli alat bantu pendidikan. Akan tetapi, pungutan ini tidak ada dasar hukumnya.

“Awalnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat soal adanya oknum guru yang mengumpulkan calon wali murid untuk dimintai setoran dengan dalih untuk membeli alat bantu. Setelah itu kita selidiki dan digeledah didapati uang pungutan itu,” kata Kapolres.

Pungutan ini, kata Kapolres dilakukan kepada calon siswa baru yang nilainya rendah dengan dalih untuk membeli alat bantu pendidikan, akan tetapi ini tidak ada dasar hukumnya sehingga menyalahi ketentuan. (ZA)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.