Tingkat Hunian Rusunawa Rendah, Tak Sebanding Beaya Perawatan

KUDUS, isknews.com– Keberadaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), yang berlokasi di Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dalam perkembangannya kini, khususnya mengenai jumlah penghuni atau penyewa, ternyata belum menggembirakan. Sejak diresmikan penggunaan dan pemasarannya pada 4 tahun lalu, jumlah penghuni itu hanya sekitar 50 persen dari jumlah ruangan atau kaar yang tersedia.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptakaru) Kabupaten Kudus, Sumiyatun, melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Rasiyono, saat dihubungiisknews.com, (6/8), membenarkan hal itu. Rusunawa yang dikelola oleh Pemkab itu, terdiri 4 blok atau unit, masing-masing berlantai lima. Pembangunannya dilakukan dua tahap, yakni Blok 1 dan Blok pada Tahun Anggaran (TA) 2009, dilanjutkan Blok 3 dn Blok 4 pada TA 2012-2013. Untuk setiap blok memiliki 98 kamar, sehingga jumlah total 4 blok 392 kamar. “Namun hingga saat ini, jumlah penyewanya hanya 168 orang, atau sekitar 50%.”
Dalam upaya agar jumlah penyewa meningkat, pihak yang berurusan dengan pemasaran, sudah berulangkali melakukan sosialisi. Namun mencari konsumen yang kriterianya adakah masyarakat berpenghasilan rendah, tidak semudah yang diharapkan. Padahal tarip sewa Rusunawa cukup terjangkau. Yakni untuk Blok 1 dan Blok 2, tarip kamar di lantai 1 Rp 185 ribu, lantai 2 Rp 165 ribu, lantai 3 Rp 145 ribu, lantai 4 dan 5 masing-masing Rp 130 ribu dan Rp 115 ribu. Sedangan untuk Blok 3 dan Blok 4, tarip sewa per kamar, lantai 1 Rp 287.500, lantai 2 Rp 225 ribu, lantai 3 Rp 218 ribu, lantai 4 dan 5 masing-masing Rp 195 ribu dan Rp 172 ribu.
Tidak Seimbang
Rasiyono menjelaskan, dengan jumlah penyewa yang hanya separo dari total jumlah kamar itu, dilihat dari pemasukan hasil uang penyewa, tidak seimbang dengan beaya perawatan. Memang uang hasil dari penyewa itu, masuk ke kas daerah, namun untuk urusan perawatan, termasuk besanya anggaran, menjadi wewenang pemerintah pusat. “Perlu diketahui, Rusunawa adalah program pemerintah pusat yang dibeayai APBN, Pemkab setempat hanya menyediakan lahan.” (DM)