Tingkatkan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat, OJK Tertibkan Perusahaan Gadai

by
ISKNEWS.COM

Kudus, isknews.com – Otoritas Jasa Keuangan sejak satu tahun lebih telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang efektif berlaku tanggal 29 Juli 2016 lalu.

Penetapan POJK tersebut bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui kemudahan akses terhadap pinjaman, memberikan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, menciptakan usaha pegadaian yang sehat, dan memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa pergadaian.

Dalam prosedur perizinan usaha, terdapat ketentuan yang berbeda bagi pelaku usaha pergadaian yang sudah existing sebelum POJK diundangkan dan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha setelah POJK diundangkan.

TRENDING :  APBD Kabupaten Kudus 2015 Setelah Perubahan Meningkat Dari Rp 1,842 T Menjadi Rp 2,056 T

Diantaranya, Pertama, Bagi pelaku usaha pergadaian yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan diberikan opsi berupa permohonan pendaftaran.

ISKNEWS.COM

Yaitu permohonan pendaftaran diajukan kepada OJK paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan, Kemudian pelaku usaha pergadaian yang telah memperoleh pendaftaran dari OJK, wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian swasta dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

TRENDING :  Jelang Idul Adha, Pengrajin Pisau Kebanjiran Order

KOMENTAR SEDULUR ISK :