Unpad Akui Wanprestasi, Tak Tayangkan Nilai CAT Perades Secara Realtime

oleh -2,573 kali dibaca
Perwakilan Unpad, Ramadhan Pancasilawan yang hadir langsung dalam dengar pendapat serta Dr Juli Rujito melalui zoom meeting saat dengar pendapat terkait tes pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudusdi ruang VIP DPRD Kudus, Selasa, 22/02/2023 (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Dihadirkan dalam pertemuan rapat dengar pendapat oleh Ketua DPRD Kudus menyikapi aduan masyarakat terkait tes pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus. Wakil dari pihak Unpad selaku pihak penyelenggara tes CAT perangkat desa (Perades) yang dinilai paling bertanggungjawab atas sejumlah kegaduhan dan kekisruhan pengumuman hasil seleksi tersebut mengakui wanprestasi.

Diwakili oleh perwakilan Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Unpad, Dr Ramadhan Pancasilawan yang hadir langsung dalam dengar pendapat serta Dr Juli Rujito penanggungjawab dari Program Studi Teknik Informatika FMIPA Universitas Padjadjaran yang hadir secara daring melalui apilikasi zoom meski terkesan berbelit Unpad akhirnya mengakui bahwa pihaknya telah melakukan wanprestasi karena tidak berhasil menampilkan nilai peserta tes secara realtime sesuai perjanjian kerjasama (PKS) dengan panitiya dari 68 desa yang membuka formasi perangkat desa di Kabupaten Kudus dibawah penyelenggara kampus tersebut, Rabu (22/02/2023).

Pengakuan tersebut disampaikan perwakilan Unpad Juli Rujito  saat audiensj yang digelar DPRD Kudus dengan peserta ujian perangkat desa, serta pihak Unpad yang digelar di ruang VIP DPRD Kudus. Menurut Rujito ada perbedaan persepsi terhadap dirinya mengenai kata realtime sesuai butir perjanjian yang tertuang di PKS. Menurutnya realtime bagi mereka adalah angka skoring yang tayang dalam satu hari itu, karena pihaknya masih harus menilai soal materi psikologi yang harus dianalisis secara lbih intens sehingga perlu waktu penayangannya.

“Karena khusus materi jawaban psikotes memiliki bobot nilainya sendiri. Sehingga sistem perlu melakukan penghitungan setelah semua jawaban masuk ke sistem. Kalau cuma materi umum dan khusus saja, kita bisa saat itu juga nilainya keluar. Tapi karena ada materi psikotes, jadi perlu menghitung sampai semuanya selesai mengerjakan. Pengumuman skor ini sudah realtime, kami tidak menunda-nunda satu atau dua hari setelahnya,” jelas Juli yang hadir via zoom meeting.

Dengan penjelasan tersebut, Juli menegaskan Unpad pada dasarnya sudah sesuai perjanjian yang ada. Namun tidak dengan pihak Kabupaten Kudus yang menganggap pengumuman tersebut tidak real-time.

“Jadi dengan ini Unpad wanprestasi terkait penyediaan real time nilai. Artinya pihak Unpad mengakui kalau dalam pelaksanaan ujian kemarin adanya yang tidak sesuai dengan PKS,” kata Ketua DPRD Kudus, Masan.

Bahkan akibat Unpad yang tidak mengumumkan nilai secara real time, hal itu menyebabkan kegaduhan di Kabupaten Kudus.

Mendengar pengakuan Unpad tersebut sejumlah peserta rapat dengar pendapat mendesak adanya ujian ulang. Hal ini berdasarkan berbagai permasalahan yang dilakukan Universitas Padjadjaran (Unpad) sebagai pihak ketiga penyelenggaraan ujian seleksi.

Sebelumnya, puluhan desa diketahui telah mengajukan sanggahan terkait hasil ujian yang difasilitasi Unpad. Banyak diantara mereka yang kecewa dengan dan menganggap penyelenggaraan ujian oleh Unpad melanggar perjanjian kerjasama (PKS) yang ditandangani dengan pihak desa.

Mendengar kalimat tersebut, para peserta ujian pun semakin lantang meminta adanya ujian ulang seleksi Perades.

Niat itu langsung mendapat jawaban dari Ketua DPRD Kudus, Masan. Menurut Masan, keputusan ujian ulang tidak bisa langsung seketika disetujui saat itu juga. Perlu adanya pembahasan lebih lanjut untuk mengetahui duduk masalah sebenarnya hingga didapatkan keputusan yang paling tepat.

“Nanti dulu. Saya butuh rapat beberapa kali lagi,” kata Masan menjawab permintaan dari salah satu peserta untuk dilakukannya ujian ulang.

Untuk saat ini, Masan menjelaskan bahwa pihak UNPAD sudah memberikan penjelasan terkait sanggahan-sanggahan yang dikeluhkan para peserta.

Unpad pun juga dikatakan Masan telah mengakui ada sebuah kewajiban yang tidak dilakukan. Bahkan Unpad juga meminta adanya adendum. Tapi usulan adendum itu langsung ditolak Masan. Alasannya karena proses seleksi ujian telah selesai, sehingga tidak mungkin adanya adendum.

“Adendum itu idealnya ya sebelum pelaksanaan tes. Ini nanti masih ada forum-forum lagi bersama panitia-panitia lain. Besok panitia kami undang rapat selanjutnya, termasuk perwakilan dari Unpad,” terang Masan.

Dengan jawaban tersebut, Masan menegaskan bahwa polemik seleksi Perades masih proses. Belum ada keputusan final.

“Keputusannya kita lihat besok bagaimana,” tegas Masan.

Di samping itu, salah satu peserta ujian seleksi Perades dari Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Erfana Setyaningrum bersyukur bahwa Unpad telah mengakui kesalahannya. Walaupun jawaban yang diberikan Unpad cukup rumit, tapi Erfana yakin akan ada hasil yang lebih baik nantinya.

“Alhamdulillah Unpad mengakui ada kesalahan dari dia. Walaupun statement-nya bulet, hasilnya InsyaAllah bisa lebih baik,” katanya.

Erfana hanya berharap, semua permasalahan ini bisa selesai. Ia yang sebelumnya menjadi peringkat pertama di seleksi formasi Sekretaris Desa Sidorekso, berharap mendapat keadilan. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.