Kudus, isknews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus bergerak cepat menindaklanjuti kasus warga yang viral di media sosial. Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton, langsung turun ke lapangan untuk menemui Sutinah, warga yang sebelumnya tinggal di bedeng sempit, dan memastikan rencana pembangunan rumah layak huni segera direalisasikan.
Kunjungan dilakukan pada Rabu, 6 Mei 2026, di Desa Jepangpakis, Kecamatan Jati. Saat ini, Sutinah (49) bersama keluarganya telah menempati sementara kios desa yang dinilai lebih layak dibanding tempat tinggal sebelumnya.
Diketahui, Sutinah sempat menjadi perhatian publik karena hidup di bangunan sederhana berukuran sekitar 1 x 6 meter di lahan bekas gudang kayu milik tetangganya. Ia tinggal bersama suaminya, Sulatin (48), serta anaknya yang masih duduk di bangku kelas 7 SMP.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Bellinda menyampaikan komitmennya untuk membantu menghadirkan hunian yang layak bagi keluarga tersebut. Selain pembangunan rumah, pemerintah juga akan membantu proses legalitas tanah milik Sutinah yang dibeli dari hasil pesangon saat bekerja sebagai buruh pabrik rokok.
“Alhamdulillah sekarang sudah menempati kios desa dan merasa lebih nyaman. Untuk program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) sudah kami usulkan dan harapannya bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Upaya tersebut turut melibatkan pihak swasta. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Djarum Foundation untuk mendukung pembangunan rumah bagi Sutinah. Dalam kunjungan itu, tim dari Djarum Foundation juga hadir untuk melakukan survei lokasi tanah yang akan dibangun.
“Kami sudah komunikasi dengan Djarum Foundation. Harapannya bisa terealisasi secepatnya, kalau memungkinkan tahun ini. Jika belum, tentu akan kami siapkan alternatif solusi lain,” tambahnya.
Bellinda juga mengakui bahwa kondisi serupa masih ditemukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah desa dan kecamatan lebih aktif memantau kondisi warganya agar kasus seperti ini tidak terlewat dari perhatian.
Ia menekankan pentingnya validitas data sosial sebagai dasar pemberian bantuan. Menurutnya, pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terkait kendala data desil yang kerap memengaruhi akses bantuan sosial.
“Ke depan, kami akan audiensi ke pemerintah pusat agar ada solusi terkait data desil, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan bisa segera mendapatkan bantuan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Putut Winarno, menyebut bahwa Sutinah masuk dalam kategori desil satu berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menunjukkan kondisi ekonomi sangat rentan.
Sejumlah bantuan sosial telah diterima, seperti bantuan sembako, Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), serta jaminan kesehatan melalui PBI. Namun, Sutinah belum terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Pihaknya memastikan akan segera mengusulkan agar Sutinah dapat masuk dalam program PKH, mengingat ia memiliki anak yang masih bersekolah dan membutuhkan dukungan pendidikan.
“Kami akan ajukan ke pusat agar Bu Sutinah bisa mendapatkan PKH. Namun keputusan tetap berada di Kementerian Sosial,” pungkasnya. (AS/YM)
