Kunjungi Rembang Menteri Susi Tinjau Verifikasi Kapal Cantrang

oleh
Menteri Susi
Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, berbincang dengan salah satu nelayan yang ingin menyampaikan harapannya. (Rendy/ISKNEWS.COM)

Rembang, ISKNEWS.COM – Dalam upaya memastikan dokumen kapal cantrang sesuai dengan kapal yang digunakan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, meninjau secara langsung proses verifikasi kapal cantrang di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang, Selasa (13-02-2018) pagi. Kedatangan Mentei Susi, disambut antusias para nelayan yang ingin menyampaikan harapannya.

Kepada nelayan, Menteri Susi menyampaikan, bagi kapal yang sudah terverifikasi akan langsung bisa melaut. Namun sebelumnya, pemilik kapal bersedia untuk berkomitmen berganti alat tangkap ramah lingkungan.

TRENDING :  Lalui Keluarga, Tingkatkan Kualitas Kesehatan

“Kan saya bantu jenengan (nelayan -red) nggak ada pidana, polisinya tidak ngapa-ngapain. Kalau jenengan sudah diverifikasi ya aman, sudah bisa jalan, tapi kan jenengan sudah janji mau ganti alat tangkap,” tuturnya kepada para nelayan.

Lebih lanjut Mentri Susi mengimbau, agar nelayan mentaati aturan yang sudah berlaku. Bagi kapal di atas 30 GT, diwajibkan menangkap ikan dijalur 12 mil.

“Untuk kapal bapak ibu kan besar, jadi jangan menangkap ikan di 4 mil, biar itu yang nelayan kecil, anda semua kan bisa di jalur 12 mil,” ujarnya.

TRENDING :  Waspadai "ORGANISASI TERLARANG", Gerakan Fajar Nusantara

Selain itu, Mentri Susi, juga meminta agar kapal cantrang yang sudah diverifikasi untuk tidak melaut melebihi batas yang sudah ditentukan. Pasalnya, jika hal tersebut dilakukan akan merugikan nelayan di wilayah lain.

“Kapal cantrang boleh melaut tetapi jangan sampai lebih 12 mil, kalau lebih itu sudah masuk perairan Kalimantan dan nanti pasti yang sana protes dan kapal dari sini ditahan lagi, ujung-ujungnya minta bantuan pemerintah lagi,” ujarnya.

Hasil verifikasi kapal cantrang di Kabupaten Rembang, sebagian besar pemilik kapal melakukan markdown ukuran kapal. Bagi yang terbukti melakukan markdown akan dilakukan proses perbaikan administrasi di Kementrian KKP. Selain itu pemilik kapal tidak akan diberikan sanksi, namun hanya mendapat pembinaan. (RTW/AM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :