DPC KSPSI Kudus Tuntut Batalkan UU Ciptaker dan Tolak Revisi Pembentukan Perpu

oleh -182 kali dibaca
Suasana audiensi anggota KSPSI Kudus dan Ketua DPRD Masan, Selasa 29/03/2022 (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Sejumlah pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Kudus bersama pimpinan Federasi dan Unit Kerja melakukan audiensi dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Masan terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang ketenagakerjaan di ruang Komisi gedung DPRD Kudus, Selasa (29/03/2022).

Dipimpin oleh ketuanya Andreas Hua, pihaknya mengaku mewakili 81.790 pekerja di Kabupaten Kudus menyampaikan aspirasi dan mohon dukungan DPRD Kudus agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (ciptaker) dibatalkan serta menolak revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

Dia menilai revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 itu merupakan upaya melegitimasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang telah dinyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Andreas Hua menyampaikan pihaknya memohon dukungan DPRD Kabupaten Kudus agar pemerintah dan DPR RI melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ia juga memohon dukungan agar kluster ketenagakerjaan dicabut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker.

Ketua DPC KSPSI Andreas hua dan jajaran pengurus saat beraudiensi dengan ketua DPRD Kudus Masan terkait menolak UU Cipta Kerja, Selasa 29/03/2022 (Foto: YM)

“Dalam UU Cipta Kerja sendiri, kluster tenaga kerja ditempatkan sebagai bagian dari undang-undang dalam rangka kemudahan berinvestasi yang merupakan paham kapitalisme. Menganggap tenaga kerja hanya sebagai salah satu komponen produksi, ini sangat bertentangan dengan asas dan dasar negara pancasila,” ungkapnya.

Pihaknya meminta dukungan DPRD untuk memberikan peringatan kepada pemerintah agar menghormati putusan MK dengan memerintahkan untuk menunda/menangguhkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Dan juga menegur Pemerintah yang tidak mentaati Putusan MK yang masih menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum.

Pihaknya menilai dalam UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 lebih buruk dari UU nomor 13 tahun 2003. Sebab, penetapan upah minimum didasarkan atas kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang basis datanya kurang valid.

Andreas juga menjelaskan nilai pesangon juga berkurang dari yang semula 32,3 kali gaji menjadi 25,75 kali gaji. Proses pemutusan hubungan kerja dalam UU Cipta Kerja dipermudah, berdasarkan kondisi perusahaan.

“Tidak adanya kepastian kerja bagi pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan waktu kontrak lebih lama ini pun berdampak kepada para pekerja karena tidak bisa berpindah ke pekerjaan yang lebih baik karena harus membayar kompensasi,”

Dengan menurunnya peran serikat pekerja atau serikat buruh, dan juga menurunnya fungsi serikat pekerja atau serikat buruh untuk menguatkan posisi tawar pekerja di hadapan pengusaha, Pihaknya pun meminta dukungan penuh kepada DPRD Kudus agar bisa menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kudus Masan menyampaikan jika hal tersebut bukan kewenangannya. Untuk itu, pihaknya akan mendukung dan membantu DPS KSPSI Kudus untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Pusat.

“Keluhan ini karena berbicara UU cipta Kerja, ya tentunya bukan menjadi kewenangan kami. Kami akan segera menyampaikan aspirasi masyarakat Kudus kepada Pemerintah Pusat. ini sebagai bentuk membantu untuk merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kudus,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan berjanji akan segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Sebab hal itu menjadi tugasnya bersama jajaran anggota dewan lainnya, membantu merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Kudus.

“Berbicara UU Cipta Kerja tentunya itu bukan wewenang kami. Namun kami akan segera menyampaikan aspirasi masyarakat Kudus tersebut kepada pemerintah pusat,” tegasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.