Jabatan Empat Kepala Dinas Kosong di Kudus Segera Diisi, Seleksi Terbuka Digelar Februari Depan

oleh

Kudus, isknews.com – Empat OPD di lingkungan Dinas Pemerintah Kabupaten Kudus hingga saat ini masih belum memiliki Kepala Dinas, Jabatan eselon II di keempat OPD tersebut hingga sekarang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) kepala dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus segera melaksanakan seleksi terbuka pejabat eselon III untuk menduduki posisi sebagai kepala dinas yang sudah lama kosong. Terdapat empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang pimpinannya diisi pejabat struktural sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala dinas, karena pejabat lama pensiun dan promosi jabatan.

TRENDING :  IKM Dimotivasi Agar Selalu Bekerja Keras

Keempat pimpinan OPD yang hingga sekarang masih dijabat Plt kepala dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Pengisian jabatan eselon II sebagai kepala dinas dilakukan oleh panitia seleksi (pansel) melalui sejumlah tahapan.

Kantor Dinas PUPR Kudus (Foto: YM)

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus, Catur Widiyatno mengatakan, pengumuman dan pendaftaran peserta assessment dibuka Februari ini.

TRENDING :  Gelar Sosialisasi Pengadaan Barang Melalui E-Katalog

“Tanggal pasti dimulainya pendaftaran segera kami umumkan. Saat ini kami masih mengajukan SK tim panitia seleksi (pansel),” ujarnya,  Jumat (31/01/2020).

Setelah pendaftaran dibuka, dua pekan kemudian dilakukan seleksi administrasi.  Tahapan berikutnya melihat rekam jejak, wawancara dan assessment (penilaian) oleh tim khusus dari Mabes Polri, serta penulisan makalah.

Untuk hasil assessment diserahkan ke pansel untuk dijadikan sebagai salah satu bahan penentuan lulus tidaknya peserta seleksi, disamping hasil tahapan seleksi lainnya.

“Prosesnya hampir dua bulan, sehingga hasil seleksi untuk jabatan definitif baru diketahui akhir Maret sebelum dilakukan pelantikan awal April nanti,” ujarnya.

TRENDING :  Selain Rusak, Diduga Banyak Aset Pemkab Berpindah Tempat

Pansel biasanya menentukan tiga peserta yang lulus, kemudian diserahkan ke bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Selanjutnya, bupati akan mengusulkan nama- nama itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diteliti apakah sudah sesuai persyaratan.

Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong memang harus segera diisi. Seleksi akan dilakukan secara fair dan terbuka. Dengan terisinya jabatan kepala dinas yang baru nanti diharapkan kinerja OPD dapat lebih optimal.

“Harapan kami demikian, OPD yang kosong harus segera diisi dan lainnya juga akan ada penyegaran,” katanya.

Pihaknya mengakui kalau beberapa OPD kinerjanya belum maksimal. Diantaranya terlihat dari upaya OPD menggali potensi pendapatan untuk kas daerah, belum sesuai yang diharapkan. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :