Kudus, isknews.com – Peran partisipatif masyarakat terus disosialisasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus. Kali ini dengan mengundang Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita berharap masyarakat terlibat lebih aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024 tahun depan.
Menurut ketua Bawaslu Kudus Wahibul Minan, Sosialisasi yang dilaksanakan di ruang pertemuan hotel Kenari Kudus, Bawaslu mengundang sejumlah anggota pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) dan anggota Pengurus Daerah daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Kudus bersama badan otonom (banom) dan Organisasi Otonom (Ortom) kedua ormas tersebut, Minggu (28/05/2023).
Minan menganggap peran tokoh kedua ormas besar tersebut akan mampu mendongkrak pengawasan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan pemilu serta mereduksi upaya politik identitas pada pemilu yang akan datang.
“Saat ini tahapan pemilu pasca pendaftaran bakal anggota calon anggota legislatif (bacaleg) di KPU oleh parpol di Kudus, hanya saja hingga kini kami masih belum bisa melihat lebih detail data yang ada di Silon terkait nama-nama bacaleg yang didaftarkan Parpol,” kata dia.
Menurutnya setelah nanti ada penetapan DCS, pihaknya mengajak masyarakat ikut mencermati nama-nama bacaleg.
“Yang perlu diperhatikan antara lain status bacaleg apakah pejabat publik seperti kepala desa, ASN, TNI, atau Polri, keabsahan ijazah, dan usia minimal bacaleg 21 tahun,” ujarnya.
Sementara itu Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita usai sosialisasi itu mengatakan, pengawasan partisipatif menjadi upaya menguatkan proses demokrasi.
Seluruh elemen masyarakat perlu bergerak maksimal melakukan pengawasan partisipatif.
“Sebab, Bawaslu tak mungkin bergerak sendiri mengawal dan mengawasi jalannya Pemilu. Jika partisipasi masyarakat tidak berjalan baik, kualitas demokrasi akan berjalan menurun karena proses di lapangan tidak sesuai harapan. Harapannya apa, tentu masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam tahapan Pemilu,” katanya.
Dian menambahkan, banyak catatan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang menjadi perhatian agar tidak terulang pada Pemilu mendatang. Selain politik identitas, maraknya hoaks juga perlu dicegah bersama.
“Apalagi pemerintah sudah berstatemen hoaks tak mungkin diselesaikan Pemerintah. Butuh langkah bersama untuk mencegah beredarnya hoaks di masyarakat dalam tahapan Pemilu ini,” ujarnya.
Nurlia berharap masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu, karena pengawasan partisipatif akan turut menguatkan proses demokrasi yang didukung oleh masyarakat agar pemilih bergerak maksimal.
“Kemudian melihat Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri, peran partisipasi masyarakat tidak berjalan dengan baik demokrasi kita akan menurun proses yang ada tidak akan berjalan sesuai harapan,” ujar Nurlia Dian Paramita seusai diskusi Mengawal Tahapan Pemilu 2024 di Hotel Kenari Kudus, Minggu (28/5/2023).
“Peran aktif masyarakat dalam Pemilu ini sangat penting mengingat Pemilu depan merupakan yang terbesar kedua setelah Pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 ada banyak kegagalan misalnya tingginya invalid voters diharapkan pada Pemilu 2024 bisa berkurang,” ujar dia.
Evaluasi dalam rangka memperbaiki Pemilu mendatang dibanding yang sebelumnya, kata Nurlia, di antaranya dengan penguatan regulasi dan konsistensi penyelenggara.
“Tidak kalah penting dari itu semua keterlibatan masyarakat yang turut mengawasi juga perlu.
Sebab, masyarakat yang berperan sebagai pengawas tidak hanya sebagai pemilih berdampak besar atas kualitas demokrasi,” ungkapnya.
Pemilu selain menyajikan pertarungan politik praktis juga menyimpan potensi konflik. Di masing-masing daerah menurutnya ada potensi tersebut.
“Saya kira semua wilayah di Indonesia cukup riskan. Hoaks semakin parah. Potensi polarisasi ada termasuk di Jawa Tengah,” katanya. (YM/YM)
