KPU Kudus Ingatkan Parpol Serahkan Laporan Dana Kampanye Sebelum 23 September

oleh
Suasana Bimbingan tekhnis penyusunan laporan awal dana kampanye Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kudus (Foto : istimewa)

Kudus, isknews.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Divisi Hukum, Naily Syarifah mengingatkan kepada partai peserta pemilu harus melaporkan dana kampanye dengan harus membuat rekening khusus dan jadwal kampanye para calon sudah dimulai tanggal 23 September 2018.

“ Kepada mereka harus segera menyerahkan laporan awal dana kampanye paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye, 23 September 2018, partai politik sebagai peserta pemilu” sambungnya.

Hal itu disampaikannya di hadapan para wakil parpol peserta pemilu pada kegiatan bimbingan tekhnis penyusunan laporan awal dana kampanye Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kudus di hotel Griptha, Senin (17/09/2018).

TRENDING :  Sambut Pilkada 2018, KPU Kudus Gelar FGD Bersama Awak Media

“Untuk menghindari kesalahan mengenai penyusunan laporan dana kampanye, KPU Kudus perlu mengundang mereka para perwakilan parpol peserta pemilu legislatif 2019,” katanya..

Parpol diminta untuk segera membuka rekening untuk dana kampanye masing-masing parpol dan kegunaan anggaran selaras dengan penggunaan peserta pemilu.

“Laporan dana kampanye itu meliputi laporan awal dana kampanye, sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye dalam bentuk uang harus masuk ke dana khusus rekening khusus sebelum digunakan untuk giat kampanye dan semua harus sudah membuat rekening khusus dana kampanye,” tuturnya..

Ditambahkannya, “Laporan awal dana kampanye harus dilaporakan pada 23 September 2018 paling lambat pukul 18.00 WIB dan kalau tidak melaporkan dana kampanye awal akan kena sanksi partai tersebut maupun calonnya tidak bisa mengikuti kampanye,” ungkap Naily.

TRENDING :  KPU Kudus Uji Publik DPS, Hasilnya Masih Ada Yang Belum Terdaftar

Laporan awal dana kampanye, menurut Naily, merupakan laporan terkait uang yang disiapkan untuk kegiatan kampanye.  Dana tersebut bisa berasal dari pasangan calon, partai politik, atau dari sumbangan-sumbangan perorangan maupun sumbangan korporat atau kelompok masyarakat.

” untuk pemilu anggota DPRD, laporan dana kampanye dibuat oleh partai politik peserta pemilu, bukan oleh calon legislatif (caleg). Namun, dikarenakan sumbangan dana kampanye seringkali diberikan langsung ke caleg, KPU meminta tiap caleg untuk menginformasikan penerimaan dan pengeluaran kampanyenya ke parpol,”  ujarnya.

TRENDING :  Konsolidasi Demokrat Jateng Siap Raih Kemenangan 2019

Jika dalam pemilu legislatif tingkat DPR dan DPRD partai politik maupun pengurus partai politik terlambat menyerahkan laporan dana kampanye, akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi tersebut berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah tersebut.

Undang-undang yang dimaksud adalah Pasal 338 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi. “Misalnya ada pengurus parpol, terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye tanggal 22 September itu, maka potensial diberikan sanksi untuk dibatalkan kepesertaannya pada pemilu diwilayah itu,” jelas Naily. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :