KSBSI Kudus, Hari Buruh Internasional : “Stop PHK, Bayar Upah & THR Buruh”

oleh

Kudus, isknews.com – Meski situasi sulit hingga hari ini dialami semua sektor, terutama ketenagakerjaan. Wabah Covid 19 bukan saja mengancam kesehatan sekaligus nyawa namun juga kelangsungan hidup para buruh. Namun Covid 19 jangan dijadikan alasan untuk melakukan PHK secara sepihak. Keputusan untuk meliburkan (di rumahkan) buruh juga harus disertai dengan tetap memberikan upah dan THR.

Pandangan itu disampaikan oleh Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kudus, Slamet Machmudi di hari buruh internasional (May Day) 2020 menurutnya, Peran negara sangat dinanti kehadirannya.

TRENDING :  Inilah Skema Baru JHT BPJS Ketenagakerjaan Yang Menuai Protes

“KSBSI meminta segala keputusan perusahaan harus melibatkan serikat buruh setempat. Wabah Covid 19 yang melanda negeri tidak serta merta mengesampingkan hak dan kewajiban dalam hubungan industrial,” ujar dia, Jumat (01/04/2020).

TRENDING :  Ribuan Buruh PR Gentong Gotri Kudus Terima Rapelan Pesangon Tahap 7

Disampaikannya, peran Dinas tenaga kerja di daerah juga harus bekerja secara optimal dan profesional.

Koordinator KSBSI Kudus Slamet Machmudi (Foto: doc pribadi)

“Kondisi buruh rentan dengan keputusan sepihak yang mengesampingkan rasa keadilan,” ungkapnya.

Mekanisme dan perlakuan dalam hubungan industrial harus tetap berjalan sesuai aturan yang ada. Baik secara Bipartit antara buruh dengan pengusaha, ataupun Tripartit yang melibatkan pemerintah sebagai pelaksana ketentuan yang ada.

“Keputusan merumahkan ataupun mem-PHK buruh harus diawali dengan perundingan secara Bipartit,” pesan aktifis yang karib disapa Mamik ini.

TRENDING :  PT Djarum Kucurkan THR 2020 Bagi 48 Ribu Buruh, Meningkat 1,24 Persen Dari Tahun Lalu

Kesepakatan bersama dalam rangka menjamin hak-hak buruh terlaksana dengan baik. Demikian juga terkait PHK.

“Keputusan PHK tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berlaku batal demi hukum sesuai pasal 155 ayat 1 UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan,” tandas Mamik. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :