Kudus, isknews.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kudus menyoroti potensi menguatnya oligarki politik apabila sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana tersebut dinilai berisiko menutup ruang partisipasi publik dan menjauhkan rakyat dari proses penentuan pemimpinnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kudus, Yusuf Roni, menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi dalam demokrasi berada di tangan rakyat. Menurutnya, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru membatasi suara masyarakat pada keputusan elit partai politik di parlemen.
“Kalau Pilkada dilakukan lewat DPRD, ruang rakyat untuk menentukan pemimpinnya akan terkunci. Ini berbahaya karena membuka peluang dominasi elit dan oligarki politik,” ujar Yusuf.
Ia menilai alasan efisiensi anggaran dan mahalnya biaya politik tidak bisa dijadikan dasar untuk mengubah sistem Pilkada langsung. Menurut Yusuf, persoalan anggaran seharusnya diselesaikan dengan perbaikan teknis dan penyederhanaan penyelenggaraan, bukan dengan mencabut hak pilih rakyat.
Yusuf juga menyinggung maraknya praktik politik uang dalam Pilkada langsung yang kerap dijadikan dalih untuk mengubah sistem. Namun, ia menekankan bahwa akar persoalan tersebut terletak pada lemahnya penegakan aturan, bukan pada mekanisme pemilihan secara langsung.
“Politik uang terjadi karena pengawasan dan penindakan tidak tegas. Jangan sistemnya yang diubah, tapi penegakan aturannya yang harus diperkuat,” tegasnya.
Menurut Yusuf, jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, sejumlah dampak negatif berpotensi muncul, mulai dari hilangnya ruang debat dan adu gagasan di ruang publik, menguatnya lobi-lobi elit politik, hingga melemahnya akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat.
“Ketika pemimpin dipilih oleh DPRD, orientasi pertanggungjawabannya akan bergeser ke partai atau elit, bukan lagi kepada masyarakat luas,” tambahnya.
Sebagai penutup, DPC PDI Perjuangan Kudus menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga sistem demokrasi langsung sesuai arahan partai dan konstitusi.
Yusuf berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan lebih fokus memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pilkada, sehingga proses demokrasi tetap sehat dan kedaulatan rakyat tidak tereduksi oleh kepentingan segelintir elit. (AS/YM)
