Pengemudi Angkot Menara Protes Keberadaan Ojek Liar Depan Klenteng

oleh
Suasana pertemuan anggota FSPTI - SPSI Kuus, Ppara PKL dengan pejabat dan dinas pengampu ketertiban angkutan jalan raya (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Sejumlah pengemudi angkot dan ojek wisata di bawah naungan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) FSPSI Cabang Kudus, para pedagang Kaki Lima (PKL) Menara dan Sekdin dan Kabid LLAJ Dinas Perhubungan, serta Kanit Dikyasa Polres Kudus pagi tadi menggelar pertemuan bersama di ruang pertemuan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus.

Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas protes sejumlah sopir angkot yang meminta agar  Dishub menindak tegas keberadaan ojek liar yang beroperasi siang hari, tanpa tanda pengenal (rompi) dan biasa mangkal di depan Klenteng sekitar 150 meter dari lingkungan Menara Kudus.

Keberadaan ojek yang seringkali mangkal di depan klenteng Menara Kudus, beroperasi siang hingga sore hari, keberadaannya dikeluhkan oleh pengemudi moda kendaraan yang lain (Foto: ist.)

Ojek liar yang beroperasi bebas mengangkut peziarah Makam Sunan Kudus menuju Terminal Wisata Bakalan Krapyak mulai pagi hingga sore, sangat mengganggu dan dikeluhkan pengemudi resmi anggota paguyuban moda transportasi lain.

“Ada sekitar sekitar 15 ojek liar sudah berlangsung sekitar enam bulan. “Kepala Dishub jangan tutup mata, segera ambil tindakan tegas menutup operasional ojek liar,” jelas ketua SPTI – FSPSI Cabang Kudus, Daru Handoyo, Selasa (19/02/2019).

TRENDING :  Pariwisata Rembang Mulai Tumbuh di Tahun ini

Daru kemudian mengingatkan adanya kesepakatan yang diteken sejumlah paguyuban pengangkut ziarah pada tahun 2016. Di antara isi kesepakatan menyebutkan, pengemudi ojek resmi kini memiliki sekitar 780 anggota- baik yang tergabung Paguyuban Ojek Menara maupun Paguyuban Ojek Bakalan Krapyak, tidak boleh beroperasi pagi hingga sore, kecuali hari libur dan Minggu.

Sedang Paguyuban Becak dengan jumlah 350 anggota, jatah operasi pagi sampai sore, termasuk angkutan kota yang berjumlah sekitar 50 unit kendaraan. “Itu semua anggota SPTI yang harus kami lindungi,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Maryadi, salah seorang pengurus Paguyuban Angkutan Kota Menara, mengatakan, keberadaan ojek liar telah menggerus penghasilannya dan anggota paguyuban transportasi lain, karena mereka beroperasi bebas tanpa aturan. “Dishub harus tegas, jangan biarkan transportasi peziarah beroperasi secara liar,” ujarnya.

TRENDING :  Asal Usul Replika Menara Kudus di Masjid Jami’ Manarul Huda

Sedang Ketua Paguyuban Ojek Terminal Wisata Bakalan Krapyak, Ulung Suharto (48) menyatakan, ojek liar yangh beroperasi pada siang hari telah menimbulkan kecemburuan. Sebab ojek resmi pengangkut peziarah dari komplek Menara hingga Terminal Bakalan Krapyak sejauh sekitar 2,5 kilometer, selama ini hanya diperbolehkan operasi pada malam hari.

“Dishub jangan melakukan pembiaran, dan kembalikan pada kesepakatan awal,” katanya.

Sementara itu , Kepala Dinas Perhubungan Kudus, melalui Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Putut Sri Kuncoro menjawab sejumlah keluhan sopir angkot dan PKL mengatakan bahwa Soal maraknya ojek liar di kawasan wisata menara. Putut mengaku, jika pihaknya bersama Polri akan melakukan tindak lanjut berupa operasi kepada para pelaku ojek liar.

“Setelah kita mendapat data terkait pelaku ojek liar. Bersama anggota Polres Kudus, kita akan lakukan operasi disana. Bagi tukang ojek yang tidak memiliki ID Card dan rompi akan kita kumpulkan dan beri pengarahan untuk ikut bergabung ke paguyuban ojek wisata,” ujarnya.

TRENDING :  Kehangatan Bersama Keluarga Tercinta

Sebenarnya, kata Putut, keberadaan ojek di tempat wisata tidak harus bergabung dengan paguyuban transportasi wisata. Dicontohkannya ojek yang ada di kawasan wisata colo dan wonosoco.

“Tergantung letak geografis lokasi wisatanya. Kalau di colo dan wonosoco kan tidak ada sarana transportasi lainnya. Jika ada ojek disana, tentu tidak menjadi sebuah permasalahan. Beda halnya dengan ojek di kawasan wisata menara, yang disana telah ada armada transportasi lain berupa andong, angkot dan becak,” katanya.

Kudus membutuhkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait transportasi wisata, lantaran selama ini transportasi wisata di Kudus belum memiliki payung hukum. Sehingga dalam implementasinya, sangat rentan menimbulkan berbagai permasalahan.

“Kalau ada payung hukumnya yang jelas, diharapkan pelaksanaannya bisa berjalan dengan lebih baik. Tidak hanya bagi pelaku transportasi wisata tetapi juga bagi PKL dan semuanya,  nantinya keberadaan perbup tentang transportasi wisata di Kudus diharapkan dapat menjadi lebih baik. ” tutup dia. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :