Permudah Wajib Pajak dan Upaya Tingkatkan PAD, BPPKAD Luncurkan Aplikasi SISWAIPDA

oleh -237 kali dibaca
Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, Eko Djumartono dan Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah, Famni Dwi Arfana , saat meperkenalkan Program SISWAIPDA (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus luncurkan inovasi barunya yakni Sistem Informasi Status Wajib Pajak Daerah (SISWAIPDA). Aplikasi tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan data base pajak daerah, sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Rabu (25/11/2020) pagi.


Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, Eko Djumartono mengatakan, tujuan dari SISWAIPDA ini adalah memudahkan petugas mengingatkan wajib pajak terkait pemenuhan pembayaran pajak. Seperti pajak bumi bangunan (PBB), pajak reklame dan restoran.

‘’Jadi pada dasarnya adalah memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak,’’ kata Eko, Rabu pagi.

Sambung Eko, khusus untuk pengusaha restoran, jika ingin melakukan perluasan usaha harus memenuhi pembayaran pajak sebelumnya. Jika tidak, maka pengajuan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bisa diproses,’’Jadi harus dipenuhi pajak terhutang sebelumnya,’’ tandasnya.

Sementara Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah, Famni Dwi Arfana mengungkapkan, SISWAIPDA ini nantinya akan diintegrasikan dengan aplikasi SIPTO milik DPMPTSP Kudus. Penerapan dua aplikasi ini merupakan salah satu hasil Evaluasi capaian MCP Tahun 2020, oleh Koordinator Wilayah VII KPK.

‘’Harapannya mampu meningkatkan PAD Kabupaten Kudus,’’ ujarnya.
Sambung Famni, di dalam SISWAIPDA ada beberapa informasi yang dapat dimanfaatkan wajib pajak, seperti objek pajak, konfirmasi status pajak reklame, konfirmasi status wajib pajak BPHTB, PBB serta statistik Realisasi Pendapatan Pajak.

Dengan demikian, katanya, bagi masyarakat yang akan mengajukan perijinan daerah seperti IMB atau reklame, datanya akan terintegrasi dengan aplikasi di DPMPTS dan segera mendapat izin setelah dilihat tidak ada tanggungan pajak PBB atau reklame.

‘’Data SISWA IPDA ini secara host to host real time, akan diintegrasikan dengan aplikasi SIPTO milik DPMPTSP,’’ tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.