Sayid Yunanta : Omnibus Law Disahkan, PKS Kudus Tetap Siap Dampingi Buruh

oleh

Kudus, isknews.com – Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kudus, Sayid Yunanta mengomentari terkait telah disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi Undang-undang. Menurutnya hal itu akan semakin memperlemah posisi Buruh.

Mantan aktifis dan pemerhati persoalan buruh yang saat ini menjadi anggota DPRD Fraksi PKS, satu diantara dua Partai yang wakilnya di DPR menyatakan menolak disahkannya UU Cipta Keraja tersebut, mengakui kedepan dengan disahkannya undang-undang tersebut peran buruh semakin lemah.

Ketua DPD PKS Kudus, Sayud Yunanta (Foto: YM)

“Meski khusus di Kudus, kultur perburuhan dinilainya berbeda dengan daerah lain. Pekerja sangat tergantung sumber pendapatan dari perusahaan, sehingga dinamika bersuara mereka menjadi lemah,” katanya, Selasa (06/10/2020).

Namun demikian katanya, sejumlah perusahaan diakui masih menggunakan pendekatan hati nurani untuk menyelesaikan persoalan perburuhan di internalnya.

“Dari satu sisi ini secara positif ini juga yang menyebabkan kehidupan harmoni perburuhan di Kudus terlihat kondusif, mesti dengan sejumlah kondisional yang harus ditaati oleh pihak buruh,” terang dia.

Peta perburuhan di Kudus ini, menurutnya sangat berbeda dengan kondisi buruh, bahkan di wilayah sekitar Kudus. “Disini relatif kondusif, meski satu dua kasus perburuhan tetap ada, namun seringkali dapat diselesaikan dengan win-win solution,” terang mantan pekerja di sebuah perusahaan manufaktur di Kudus.

Mendasarkan pengalaman selama ini, pendampingan oleh Partainya akan terus pihaknya lakukan secara informal. Hal tersebut kemungkinan akan tetap dilakukan sebagai bentuk konsistensi PKS pada upaya pendampingan buruh.

Senada, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Kudus, Andreas Hua mengatakan ndang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru saja disyahkan dianggap semakin melemahkan posisi pekerja dan hanya menguntungkan investor.

Dia menyebut hal yang merugikan diantaranya upah minimum dihilangkan dan digantikan kesepakatan pekerja dan pemberi kerja.

Selanjutnya, upah didasarkan atas jam kerja. Hal lainnya, pesaongon yang sebelumnya dibayarkan 32,5 bulan gaji menjadi 15 bulan gaji.

”Omnibus Law tidak mengenal pemidanaan perusahaan yang melanggar kesepakatan kerja,” jelasnya.

Hal lain, kontrak kerja tidak berbatas waktu. Dampaknya, sulit menjadi karyawan tetap. UU Cipta Kerja mempermudah penggunaan tenaga kerja asing.

”Keberadaan serikat pekerja ditiadakan karena segala sesuatunya diatur pengusaha dan pekerja secara langsung,” jelasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :