Sempat Ditolak Majelis Hakim, Dua Warga Kembali Gugat Hotel The Sato Kudus

oleh -323 kali dibaca
Dua warga kembali mengajukan gugatan atas pembangunan Hotel The Sato Kudus (Foto: istimewa/Eko)

Kudusm isknews.com – Setelah sempat dinyatakan Gugatan mereka tidak dapat diterima. Dengan alasan pihak penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi oleh majelis hakim pada sidang sebelumnya. Beny Djunaedi dan Benny Gunawan Ongkowidjojo nama dua warga yang mengaku rumah tinggalnya rusak atas dampak atas pembangunan hotel tersebut kembali mengajukan Gugatan kepada The Sato Hotel/Hotel Beauty Kudus.

Surat gugatan telah dilayangkan ke Penagdilan Negeri Kudus dan teregister dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2022/PN. Kds. Itu dilakukan untuk menempuh jalur hukum setelah rumah milik keduanya alami kerusakan yang diduga akibat pembangunan hotel.

Gugatan diwakili kuasa hukum warga yang terdiri dari tiga advokat yakni Dr. Budi Supriyatno, H. Agus Supriyanto, dan Elfan Mris Yuliarto. Budi Supriyanto menyebut gugatan diajukan karena pihak hotel dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebab secara sengaja melanggar peraturan perundang-undangan tentang Bangunan Gedung dan juga melanggar Surat Ijin Membangun Bangunan (IMB) sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 644/293/25.03/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

Beny salah satu warga yang rumahnya menjadi korban pembangunan Hotel The Sato menunjukka dampak kerusakan pada dinding rumahnya (Foto: istimewa/Eko)

“Ijin yang hanya lima lantai malah membangun enam lantai. Dampaknya, mengakibatkan beban bangunan gedung Hotel berlebih. Sehingga terjadi amblesan tanah. Kondisi ini menyeret rumah milik rumah Beny Djunaedi dan Benny Gunawan Ongkowidjojo. Sebab bangunan itu mepet rumah tanpa ada sekat,” terangnya.

Dampaknya bangunan rumah rusak. Seperti sloof pondasi putus, kolom dan betonnya retak hingga putus. Serta dinding rumah pecah-pecah. Hal ini dikhawatirkan menjadikan ancaman keselamatan bagi pemiliknya. Karena bukan tidak mungkin bangunan rumah tesebut roboh ketika tak mampu menahan beban bangunan hotel.

Sebelumnya pihak warga telah melakukan gugatan dua kali di Penagdilan Negeri Kudus. Gugatan pertama terdaftar dalam perkara Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN. Kds. Saat itu ada tiga warga yang menggugat. Yaitu Beny Djunaedi, Benny Gunawan, dan Wiwiek Kurniawa. Tetapi gugatan tak diterima.

“Padahal gugatan sudah memenuhi syarat formil, materiil dan procedural,” terangnya.

Gagal, warga kembali mengajukan gugatan secara terpisah. Beny Djunaedi mengajukan dan teregister dengan Nomor perkara 60/Pdt. G/2021/PN. Kds. Benny Gunawan Ongkowidjojo teregristasi di Pengadilan Negeri Kudus dengan Nomor 62/Pdt. G/2021/PN. Kds. Ternyata dalam putusan kedua gugatan warga tidak diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard. Dengan alasan kedua warga tidak berikhtikad baik karena tak mau damai akibat perbedaan pendapat.

Sementara Wiwiek Kurniawan yang mengajukan gugatan dan tergister di Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 63/Pdt. G/2021/PN. Kds menrima damai. Dalam mediasi pemilik hotel Abed Nego Subagyo berjanji akan membangun rumah Wiwiek dengan kondisi lebih bagus.

“Kesepakatan perdamaian pada 12 Januari 2022, namun faktanya ternyata sampai sekarang ini yang dilakukan hanya memperbaiki bagian yang pecah-pecah. Perbaikan hanya tambal sulam saja,” terangnya.

H. Agus Supriyanto menambahkan keputusan pihak majelis di PN Kudus yang tidak melanjutkan persidangan dua gugatan warga akibat tak tercapainya mediasi adalah keputusan kontroversi. Hal ini dianggap menabrak hukum dan aturan perundang-undangan. Sebab meski tak ada kesepakatn dalam mediasi, harusnya majelis tetap memeriksa Pokok Perkara.

“Mediasi diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang kedudukannya dibawah undang-undang. Seharusnya kalau ada perbedaan pendapat dan tidak menemui penyelesaian harusnya Pokok Perkara diperiksa. Karena Pokok Perkara ditaur dalam HIR ( Herzien Inlandsch Reglement) setingkat undang-undang. Sehingga putusan tersebut jelas menjadi cermin perma di bawah undang-undang dapat mengalahkan Undang-Undang. Ini suatu teori hukum baru yang tidak logis,” ungkapnya.

Selain kembali menggugat di PN Kudus, kedua warga tersebut juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang teregister dengan Nomor :25/G/PTUN/SM. Yakni agar Bupati Kudus mencabut Surat Keputusan Nomor : 644/293/25.03/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal (7/6/2017) atau IMB Hotel Beauty atau The Sato Hotel. Karena dianggap pihak hotel membangun dengan melanggar ketentuan.
“Sementara untuk Gugatan di Pengadilan Negeri Kudus kami menuntut pemilik Hotel mengganti kerugian materiil yang diderita klien kami akibat kerusakan rumah yang jumlah kerugian sudah dihitung oleh tim ahli. Selain itu tuntutan lainnya yakni agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus membongkar bangunan Hotel yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Gedung,” jelasnya.
Pihaknya juga menyesalkan sebab sejauh ini di tengah polemik dan relitas bahwa bangunan hotel melanggar IMB, pihak hotel justru sudah membuka layanan.
“Seharusnya Pemerintah Daerah juga melakukan tindakan administrasi dan tindakan factual secara tegas dengan mencabut IMB dan membongkar bangunan gedung sebagai bentuk kewibawaan Negara,” katanya.
Dia juga menilai gugatan yang diajukan berkali-kali oleh Beny Djunaedi dan Benny Gunawan Ongkowidjojo sebagai masyarakat pencari keadilan seharusnya dilindungi hukum dan diproses secara benar. Demi tercapainya keadilan di negara hukum. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.