Sidang Virtual Kasus Galian C Klumpit, Hari Ini Majelis Hakim Masih Mendengar Keterangan Saksi

oleh

Kudus, isknews.com – Memasuki hari ke 4 Sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kudus dalam kasus Tragedi maut di galian C ilegal di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kudus, yang menewaskan empat bocah. Hari ini sidang masih dengan agenda mendengarkan saksi-saksi serta keterangan saksi ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Sidang yang dilakukan secara virtual sebagaimana sidang-sidang sebelumnya dipimpin oleh ketua majelis hakim Singgih Wahono yang juga Kepala Pengadilan Negeri (PN) Kudus menyidangkan dua orang terdakwa dalam kasus tersebut, Suharto (41) dan Ali Muchtarom (47).

Humas PN Kudus, Rudi Hartoyo saat ditemui di ruang kerjanya, mengatakan majlis hakim hingga persidangan ke 4 hari ini sudah mendengar keterangan 14 orang saksi yang kebanyakan dari keluarga korban dan 1 orang yang merupakan saksi ahli.

” Hari ini sidang mendengarkan keterangan sebanyak 6 orang saksi dan 1 orang ahli,” kata Rudi, Kamis (15/10/2020).

Kepada media, Dia mengungkapkan hingga Kamis hari ini, materi sidang masih pembuktian.

Humas Pengadilan Negeri Kudus, Rudi Hartoyo (Foto: YM)

Dia menuturkan, karena sidang digelar secara virtual, masing-masing pihak tidak dihadirkan secara langsung di PN Kudus. Terdakwa didampingi pengacara akan mengikuti sidang secara virtual di Polres Kudus, sedang jaksa dan saksi mengikuti sidang secara daring di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus.

‘’Dan mejelis hakim menempati ruang sidang yang disediakan di PN Kudus,’’ paparnya.

Kesaksian dari para saksi itu nantinya yang akan membuktikan, terdakwa Suharto dan Ali Muchtarom selaku pemilik usaha galian C bersalah atau tidak.

‘’Jadi agendanya masih pembuktian, dan proses persidangan ini masih panjang,’’ tandasnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Kudus kini sedang menyidangkan terdakwa dua pengusaha galian C ilegal asal Kecamatan Kaliwungu, Kudus yang kasusnya kini sedang disidangkan karena didakwa melanggar Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara jo Pasal 55 ayat 1 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau kedua Pasal 359 KUHP jo pasal 55 ayat 1 (1).

Dengan ancaman hukuman, maksimal 10 tahun kurungan penjara atau membayar denda maksimal Rp 10 miliar. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :