Tak Ada Keberatan, 700 Perusahaan di Kudus Siap Laksanakan UMK, Tim Pemantau Diturunkan

oleh

Kudus, isknews.com – Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkop- UKM) Kabupaten Kudus, mulai melaksanakan pemantauan Upah Minimum Kabupaten (UMK) setempat.

Didampingi anggota Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apindo), dan unsur serikat pekerja dari DPC KSPSI Kudus, ketiga unsur Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit itu akan mengambil sampling di 129 perusahaan besar, menengah dan kecil yang ada di “Kota
Kretek”.

Kepala Disnakerperinkop-UKM Kudus, Bambang Tri Waluyo mengatakan, pemantauan UMK dilaksanakan mulai 4 Februari hingga 24 Maret 2020. Setiap kali pemantauan dibagi dua tim, masing- masing enam orang dari
tiga unsur tripartit.

Dinas menerjunkan Agus Juanto, Titik Kusumawati, Wiwit Withartono, dan Budi Santosa. Sedang dari unsur DPK Apindo, yakni EM Najib Hasan, Agus Suparyanto, Victor Adi Kurnia, dan Supriyono. Dari DPC KSPSI menerjunkan Wiyono, Khariri, Suba’an Abdul Rahman dan Suwarno.

Pantauan awal tim mendatangi perusahaan PT Serikat Bersama Sejahtera, PT Festrata Buana, Distributor Semen Holcim, PT Int Paperindo, Klinik Larissa dan CV Wahyu Berkah.

ilustrasi buruh sebuah pabrik saat mengambil JHT mereka di sebuah pabrik rokok di Kudus (Foto: YM)

Pihaknya berharap tim melakukan pemantauan secara fair dan terbuka.

“Kalau memang ada temuan perusahaan tidak mematuhi UMK harus diproses sesuai aturan,” ujarnya, Selasa (04/02/2020).

Pemantauan pelaksanaan UMK 2020 sebenarnya menjadi tugas Tim Satuan Kerja (Satker) Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah. Kalau pun tim dari LKS Tripartit turun sifatnya hanya membantu.

Pihaknya juga membantu dengan membuka pengaduan buruh melalui hotline ke nomer handphone (HP) 0895-0451-5655.

Tahun ini sekitar 700 perusahaan di Kudus siap melaksanakan ketentuan
UMK, menyusul tidak adanya keberatan hingga batas akhir H-10 sebelum
pemberlakuan awal Januari lalu.

Dengan tidak adanya satu pun perusahaan yang mengajukan penangguhan, maka para pengusaha harus konsisten melaksanakan ketentuan pembayaran UMK.

“Laporkan apabila perusahaan tempat bekerja mengabaikan ketentuan
UMK,” tegasnya.

UMK Kudus 2020 ditetapkan Gubernur Jateng sebesar Rp 2.218.451. Dibanding UMK 2019 sebesar Rp 2.044.467, mengalami kenaikan 8,51 persen.

Kenaikan disesuaikan PP 78/2015 tentang pengupahan dengan merujuk besaran tingkat inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional.

Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kudus, Slamet Machmudi mengatakan, pemantauan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan UMK harus lebih intensif.

Tidak hanya ketika awal pemberlakuan, tetapi perlu dilakukan sepanjang tahun.

“Jangan  percaya begitu saja apa kata manajemen perusahaan, harus investigasi lebih dalam,” pintanya.

Selama ini perusahaan selalu mendapatkan pemberitahuan lebih awal dari dinas terkait begitu akan dilakukan kunjungan. Cara itu harus ditinggalkan karena berpotensi terjadi pengkondisian, sehingga obyektivitasnya dapat dipertanyakan.

Menurutnya, pelaku pelanggaran UMK dapat dipidanakan, dengan ancaman hukuman kurungan minimal 1 tahun maksimal 4 tahun.

“Sementara denda yang dikenakan Rp 100 juta hingga Rp 400 juta.” tegasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :