Warga Sayangkan Aksi Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara

oleh -1,292 kali dibaca

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Nelayan di Kabupaten Jepara meminta pengambilan terumbu karang di perairan Jepara dihentikan. Yang terbaru, nelayan memergoki aktivitas pengambilan terumbu karang di ujung Pantai Bondo Kecamatan Bangsri, Rabu (2/8/2017) lalu. Setelah dilakukan penangkapan, aktivitas yang dilakukan sekelompok orang ini mengantongi izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang diberikan kepada UD. Sumber Rejeki.

Nanang Cahyo Hadi dari  Kelompok Pengawas Masyarakat Jinxking’s Desa Bondo Kecamatan Bangsri mengungkapkan, sepengetahuan warga, semua jenis terumbu karang tidak boleh diambil. Tapi saat melakukan pengamanan kapal dan beberapa orang yang mengambil terumbu karang pada Rabu kemarin, ternyata aktivitas tersebut berizin.

“Warga bingung lantaran ternyata proses pengambilan itu berizin. Padahal selama ini yang diketahui warga bahwa pengambilan terumbu karang di laut merupakan perbuatan terlarang,” ujar Nanang, Jumat (4/8/2017).

Dari kopian dokumen perijinan yang didapat Nanang dan ditunjukkan ke isknews.com didapati data jika izin itu berupa surat keputusan. Yakni Surat Keputusan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dengan nomor SK 57/IV-K.11/KKH/2017 tentang Pemberian Izin Menangkap/Mengambil Koral Tidak Dilindungi Undang-udang. Izin tersebut diberikan kepada UD Sumber Rejeki yang beralamat di Desa Kuwasen Kecamatan Jepara.

“Tahun 2010 lalu, kita sebenarnya sudah pernah memergoki aktifitas pengambilan terumbu karang ini di sekitar PLTU Tanjung Jati B. Kita waktu itu sudah memperingatkan agar tidak dilakukan lagi, namun Rabu kemarin kita jumpai lagi. Mereka ini mengambil terumbu karang hidup dengan menggunakan linggis,” jelasnya.

Nanang menambahkan, pasca kejadian itu, pihaknya langsung menghubungi Polair Polres Jepara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jateng. “Dinas Kelautan juga sudah turun langsung ke Jepara. Sedangkan barang bukti saat ini diamankan di Polairud Jepara. Kita juga akan segera mengirim surat audiensi ke Komisi B DPRD Propinsi Jateng terkait kasus ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Wasiyanto mengaku sudah mendapatkan laporan terkait hal itu. Dirinya pun sudah melaporkannya ke Pemprov Jateng serta Komisi B DPRD Jateng untuk dilakukan tindak lanjut. Sebab yang mengeluarkan izin adalah BKSDA Provinsi Jateng. “Memang ada izinnya, tetapi kita yang didaerah tidak terlalu tahu mana yang boleh diambil atau tidak sehingga lebih baik tidak usah ada izin saja. Sebab, tidak ada pengawasan,” jelasnya. (ZA)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.