Disnaker Perinkop UKM Lakukan Pemantauan Lapangan

oleh
Disnaker
Foto: Disnaker Perinkop UKM Kudus bersama LKS Tripartit melakukan pemantauan pengupahan di PT Prima Tobacco Harum, Selasa (13-02-2018). (Istimewa)

Kudus, ISKNEWS.COM – Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Perinkop UKM) Kabupaten Kudus, menggelar monitoring atau pemantauan pengupahan di berbagai bidang usaha atau jasa (perusahaan -red).

Kepala Disnaker Perinkop UKM, Bambang Tri Waluyo melalui Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja, Anshori mengatakan, pemantauan pengupahan lebih ditekankan dalam penerapan Struktur Skala Upah (SSU) pada pekerja menurut status atau bagiannya.

Dijelaskannya, SSU merupakan susunan perbedaan upah dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang memuat kisaran nominal dari yang terkecil, sampai yang terbesar di tiap golongan jabatan.

Selain upah minimum kota/kabupaten, SSU wajib dibuat oleh perusahaan dengan memperhatikan jenjang pendidikan, masa kerja, produktivitas, serta ketrampilan pekerja.

Monitoring atau pemantauan, lanjut Anshori, dilakukan oleh Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) yakni forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan.

TRENDING :  Kepala Daerah Harus Bertanggung Jawab Penggunaan DBHCHT

“Anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh dan pemerintah,” ujarnya.

Ditambahkan, mereka dibagi dalam dua tim, diantaranya dari Disnaker Perinkop UKM, Dewan Pengurus Kota (DPK), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kudus dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kudus.

Seperti yang telah dimulai pemantauan pada Senin (12-02-2018) kemarin. Tim satu berkunjung ke Mebel Makmur Jaya, PT Tanjung Bhakti dan PT Pura Group. Sedangkan Tim dua ke SPBU Tanjung Karang, PT Colombo dan PT Tosan Mash.

Sedangkan hari ini, Selasa (12-02-2018) dilakukan pemantauan di RS Mardirahayu, Hotel Griptha dan SPBU Tanggulangin oleh tim satu. Kemudian untuk tim dua ke SPBU Hadipolo, RS Nurussyifa dan PT Prima Tobacco.

“Jadwal lokasi sudah ada, jadi pemantauan secara bertahap akan berlanjut sampai awal Maret 2018 mendatang,” bebernya.

Dikatakan Anshori, pemerintah membuat peraturan tentang SSU dengan tujuan, agar dapat menciptakan upah yang berkeadilan. Dengan demikian, kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi dapat dikurangi, serta menjamin kepastian upah yang didapatkan oleh setiap pekerja.

TRENDING :  Sam'ani Sekda Baru Kudus Dilantik

“Selain itu, peraturan ini juga bermanfaat dalam mendorong produktivitas pekerja karena adanya kepastian kenaikan upah bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun,” imbuhnya.

Metode penyusunan struktur skala upah sendiri, lanjut Anshori, telah diatur dalam lampiran Peraturan Menakertrans Nomor 1 Tahun 2017 lalu. Sebelumnya, sosialisasi tentang kewajiban perusahaan untuk menerapkan SSU telah diselenggarakan.

“Awalnya, jumlah perusahaan yang melaporkan mulai menerapkan SSU hanya 30 perusahaan, kemudian saat ini semakin bertambah menjadi 52 perusahaan,” ujarnya.

Jumlah perusahaan skala besar dan menengah di Kabupaten Kudus, katanya, tidak hanya 52 perusahaan, melainkan mencapai 150-an perusahaan. Sementara perusahaan skala kecil dan UMKM di Kabupaten Kudus tercatat mencapai 13.750 perusahaan.

TRENDING :  Manasik Haji di Alun Alun Simpang Tujuh Kudus

Untuk tahap awal, Disnaker Kudus akan mendorong 150 perusahaan tersebut mau menerapkan SSU. Sehingga pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun, tidak lagi meributkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi pekerja baru.

Diketahui, UMK 2017 di Kabupaten Kudus sebesar Rp 1.740.900, sedangkan tahun 2018 naik menjadi Rp 1.892.500.

Untuk memastikan perusahaan telah menerapkan SSU, terangnya, mereka harus menandatangani surat pernyataan bahwa perusahaan telah menetapkan SSU. Surat pernyataan tersebut, harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dengan dibubuhi materai dengan mengetahui Kepala Disnaker Perinkop UKM Kudus.

Ia mengatakan, perusahaan yang sudah menerapkan SSU juga dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jateng. “Dengan adanya SSU pekerja, berharap ada transparansi dalam sistem pengupahan di perusahaan, dan dapat mengetahui posisi upah dalam struktur tersebut di perusahaan yang bersangkutan.” (AJ/AM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :