Kudus, ISKNEWS.COM – Meneguhkan khittoh perjuangan sinergi HMI mewujudkan masyarakat adil dan makmur menjadi tema yang diangkat dalam Musda ke XXVVIII Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Tengah yang berlangsung di Hotel @HOM, kemarin.
Selain sebagai sarana halalbihalal, Musda tersebut bertujuan sebagai pembekalan anggota HMI untuk bisa bersama menwujudkan tujuan HMI dan cita-cita bangsa Indonesia. Wakapolda Jateng, Brigjend pol Ahmad Luthfi menjelaskan mengenai peran Polri dalam penindakan terorisme dan paham radikal di Indonesia.
“Dalam hal ini Polri akan menemukan dan membuat bukti terkait tindak pidana. Apabila hal itu tidak ditemukan maka Polri tidak bisa mengambil tindakan karena perangkatnya belum ada. Melalui DPR, akan dilakukan perubahan UU tahun 1998 tentang tugas Polri dalam mengamankan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan memberitahukan kepada kepolisian artinya manakala telah dilakukan pemberitahuan unjuk rasa polisi wajib memberikan pengamanan, bila tidak ada pemberitahuan maka bila terjadi tindak pidana maka akan dilakukan pemanggilan,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan, bahwa pendapat harus di cantumkan kegiatan apa yang dilakukan, berapa pesertanya, alat peraga, isi materi tentunya dengan mematuhi waktunya sedangkan menyampaikan pendapat tidak boleh memaksakan dan tidak melanggar hukum.
“Saya pesan agar kader HMI bisa membantu tugas tugas polisi. Media sosial salah satu faktor terjadinya gangguan Kamtibmas termasuk di dalamnya penyebaran berita hoaks. Jangan sekali sekali menyebarkan dan provokatif terhadap suatu informasi karena antisipasi ditunggangi kepentingan tertentu yang berpotensi melanggar hukum,” pesannya.
Peran Polri diantaranya sebagai katalisator yang mendorong masyarakat tidak intoleransi dan mendorong toleransi saling asah, asuh serta mencegah potensi konflik sebagai perwakilan hadirnya negara di masyarakat juga sebagai negosiator bagi siapa yang berbeda pendapat sehingga tercipta kondusifitas.
Tujuan didirikannya HMI untuk mempertahankan NKRI dan mempertinggi derajat masyarakat, menjadi motor penggerak perubahan bagi mahasiswa untuk keutuhan negara dan bangsa, tidak terlibat aksi agama yang di campur adukkan kepentingan politik, menumbuhkan nasionalisme, menghormati menghargai serta menciptakan toleransi umat beragama. HMI jangan menjadi pelaku kejahatan serta
memelihara dan mengajak Kamtibmas serta tertib berlalu lintas yang menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat.
Aster Kasdam IV/Dip, Kolonel Inf Satyo Ariyanto mengungkapkan survei suatu lembaga terhadap responden beberapa elemen masyarakat menunjukkan bahwa saat ini pengetahuan masyarakat tentang Pancasila masih kurang.
“Hal ini menyebabkan keprihatinan bagi kita karena Pancasila merupakan pedoman dan pandangan hidup bangsa kita yang harus kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
b. Ancaman nyata bagi bangsa Indonesia saat ini bukanlah agresi militer negara asing tetapi muncul di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan legislasi,” terangnya.
Diakhir sambutannya, Kolonel Inf Satyo Ariyanto mengharapkan HMI bisa memiliki terobosan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa terkait dengan terorisme dan radikalisme.
Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena merupakan bagian ajaran agama untuk menjunjung tinggi nilai persamaan dan perdamaian. Pancasila bukanlah agama, tidak bertentangan dengan agama dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. (NNC/YM).
