HNW : Negara Harus Adil, Nasib Guru Kemenag Jomplang Dibanding Guru Kemendikbud

oleh -509 kali dibaca
Wakil ketua MPR (RI) Hidayat Nur Wahid usai menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan bertema Guru Berkarakter, Kunci Kebangkitan Pendidikan di Era Digital di Aula DPRD Kudus, Sabtu 26/11/2022 (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid (HNW) menjadi pembicara utama pada Dialog Kebangsaan bertema Guru Berkarakter, Kunci Kebangkitan Pendidikan di Era Digital yang digelar dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional 2022, di aula gedung DPRD Kabupaten Kudus, Sabtu (26/11/2022)

Di depan ratusan tenaga pendidik di Kabupaten Kudus, HNW menjelaskan bahwa nasib guru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) berbeda dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Di tingkat nasional, banyak keluhan guru Kemenag merasa hak mereka belum terpenuhi maksimal. Sebagai anak dari seorang guru, HNW memahami pentingnya peran guru dalam mendidik anak bangsa.

Bukan hanya dituntut untuk memberikan ilmunya, namun mereka juga harus dihargai secara layak. Terlebih tidak adanya perbedaan dengan guru umum di bawah naungan Kemendikbud.

“Jangan hanya guru diposisikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, harusnya memang negara hadir. Betul-betul memberikan seluruh hak daripada guru tersebut,” katanya dalam kegiatan yang berlangsung di Aula DPRD Kudus tersebut.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa kehadiran negara sangat diperlukan. Negara perlu mengahdirkan keberpihakan, keadilan anggaran, termasuk keadilan anggaran untuk guru Kemenag.

Dibandingkan dengan anggaran untuk guru Kemendikbud, perbedaan sangat kentara. Pihaknya mencontohkan, program pemerintah pusat terkait pengangkatan satu juta guru, 560 ribu diantaranya merupakan guru Kemendikbud. Sementara guru Kemenag hanya ada sekitar 56 ribu orang.

“Jelas ini sangat jomplang. Padahal kementerian agama mengajukan 129 ribu (guru) yang bisa diangkat. Tapi ternyata itu belum bisa diangkat. Ini menjadi bagian dari fakta bahwa negara harus hadir agar para guru bisa melaksanakan perannya dengan baik,” jelasnya.

Masih kata Hidayat, setidaknya negara harus memberikan keadilan diantara dua institusi guru di Indonesia. Memang, nominalnya tidak harus sama rata. Namun, tetap proporsional.

“Karena memang jumlah pendidik agama lebih sedikit dibanding umum. Tapi setidaknya bisa proporsional,” ucapnya.

Di samping itu, pihaknya juga mengapresiasi bahwa sejauh ini nasib guru agama di Kabupaten Kudus sudah diupayakan. Tapi mengaca di tingkat nasional, pihaknya berharap negara bisa lebih terbuka untuk merealisasikan keadilan bagi para guru.

Bukan hanya dituntut memberikan kinerja terbaik, tapi negara hadir memberikan hak para guru. Baik itu terkait pengangkatan mereka sebagai guru tetap maupun keadilan antara huru agama dan guru umum. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.