Kudus, isknews.com – Meski belum mencapai 100 persen dari target, namun sepanjang tahun 2023 hingga penghujung bulan Desember ini realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten Kudus mencapai Rp 174.198.185.600 atau masih 93,77 persen dari target yang dibebankan pada tahun 2023 yakni sebesar Rp 185.775.291.00.
Kasi PKB pada UPPD Samsat Kabupaten Kudus, Sukatmo mengatakan, capaian tersebut tercatat hingga Selasa, 19 Desember 2023. Artinya, masih ada kekurangan sekira Rp 11 miliar yang harus dicapai hingga akhir tahun 2023 nanti.
“Berat, berat sekali (untuk tercapai dari pertengahan bulan). Mungkin nanti ya kurang lebih Rp 5 miliar-an (yang bisa tercapai hingga akhir tahun 2023,” ungkapnya, saat ditemui pada Selasa (19/12/2023).
Sementara, capaian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di UPPD Samsat Kabupaten Kudus juga belum mampu mencapai target. Pendapatan BBNKB hingga Selasa, 19 Desember 2023 mencapai Rp 88.351.92.000 atau hanya 75 persen dari angka target yakni Rp 117.807.090.000.
Namun, Sukatmo menerangkan bahwa capaian PKB di daerah Jawa Tengah, rata-rata tidak mencapai target. Bahkan, mayoritas hanya mencapai 90 persen dari target yang dibebankan kepada masing-masing daerah.
“Ini memang rata-rata se Jawa Tengah seperti itu. PKB aja se-Jateng tidak menutup target, rata-rata capaiannya baru 90 persen,” katanya.
Disamping itu, juga karena tunggakan pajak oleh masyarakat yang masih banyak. Dimana, dari tunggakan Rp 54.038.235.500 yang harus dituntaskan, hanya terealisasi pembayaran Rp 13.216.296.500 per November 2023. Atau hanya terealisasi 24,46 persen.
“Kita sudah berupaya melakukan door to door dengan pihak ketiga, terus juga membuka dan menambah titik layanan, sampai samsat malam, samsat car free day, tapi realisasinya masih seperti itu. Kita juga sosialisasi ke kecamatan-kecamatan,” bebernya.
Pihaknya pun akan menguatkan kembali upaya untuk meningkatkan pembayaran PKB bagi masyarakat, dimana hal itu adalah memang sudah kewajibannya. Salah satunya melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan perusahaan-perusahaan.
Sementara dari sebuah sumber di Samsat Kudus mengatakan, pesimisme pencapaian 100 persen target PKB dalam beberapa minggu ini adalah akibat pada bulan November dan Desember konsentrasi sebagian besar masyarakat Kudus lebih tercurah pada infrastruktur dan logistik bagi pertanian warga.
“Karena di bulan-bulan tersebut warga lebih mengejar kebutuhan datangnya Musim Tanam bagi persawahan mereka, serta tingginya kebutuhan untuk beaya sekolah pada musim pendaftaran pelajar dan mahasiswa baru,” ujar pegawai yang tak bersedia disebutkan namanya. (YM/YM)
