Social Distancing, Rapat Paripurna DPRD Kudus dengan Plt Bupati Dilakukan Melalui Teleconfrence

oleh

Kudus, isknews.com – Fungsi dan peran DPRD harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat pandemi virus Covid-19. Begitu halnya pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kudus Tahun Anggaran 2019, Rabu (08/04/2020).

Untuk perdana kalinya sidang paripurna DPRD Kudus menggunakan fasilitas teleconference. Langkah ini dilakukan sebagai upaya sosial distancing menyusul pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Kudus.

Teleconfrence: Rapat paripurna DPRD Kudus dalam situasi merebaknya wabah corona (Foto: YM)

Dengan menggunakan monitor, Ketua DPRD Masan didampingi pimpinan dewan yang lain memimpin sidang dari ruang Paripurna gedung DPRD, sedangkan Plt Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan laporannya dari ruang command center kompleks pendopo Kudus.

TRENDING :  Struktur APBD Kudus 2020 Tetapkan Pendapatan Daerah 2020 Rp 1.81 T dan Belanja Daerah Rp 1.91 T

Sementara anggota DPRD yang lain mengikuti jalannya persidang dari rumah masing-masing. Demikian juga para kepala OPD terkait mengikuti persidangan dari ruang kantornya masing-masing.

Sidang dinyatakan telah kuorum karena diikuti oleh 34 anggota dewan dan dilakukan melalui video teleconference. Dalam LKPJ yang disampaikan oleh Plt Bupati Kudus HM Hartopo, menyebutkan, target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 yakni sebesar Rp2,1 triliun. Sementara realisasinya yakni Rp2,09 triliun. Artinya persentase realisasi mencapai 98,67 persen.

TRENDING :  Peserta Bubar, Paripurna Dengarkan Pidato Presiden Ditutup Lebih Awal

Hartopo menyampaikan, LKPJ ini dalam rangka mewujudkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan, pencapaiannya efisien dalam penggunaan anggaran dan pembangunannya selaras dengan provinsi maupun nasional.

“Yakni peningkatan ekonomi, kesempatan kerja, aksebilitas dan kualitas pendikan, kesejahteraan, serta percepatan infrastruktur,” bebernya.

Adpapun rincian target pendapatan asli daerah (PAD) Rp335 miliar dan relaisasi Rp343 miliar atau mencapai 102 persen. Lalu target dana perimbangan Rp1,33 triliun dan realisasi Rp1,298 triliun dengan persentase 97,3 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan target Rp450 miliar dan terealisasi Rp448 miliar atau tercapai 99,6 persen.

TRENDING :  Tanggapi Aduan Masyarakat, Komisi C DPRD Kudus Sidak Pembangunan Drainase dan Trotoar

Selanjutnya, belanja daerah tahun anggaran 2019 yakni dengan target Rp2,28 triliun. Sementara realisasinya sebesar Rp2,061 triliun atau dengan persentase 90,4 persen.

Ketua DPRD Kudus Masan mengapresiasi LKPJ 2019 yang sudah disampaikan Plt Bupati Kudus. Berdasarkan rapat badan musyawarah DPRS, LKPJ ini akan dibahas lebih lanjut sebelum akhirnya disetujui.

“DPRD Kudus akan membahas LKPJ melalui komisi sesuai bidang tugas masing-masing,” paaprnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :