Uji Potensi Sektor Parkir, Pemkab Kudus Jalin Kerjasama Dengan Kampus

oleh

Kudus, isknews.com – Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus dari sektor parkir. Mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk melakukan pengkajian terhadap besaran target yang nantinya dibebankan pada sektor parkir.

suasana salah satu sudut parkir di kota kretek (Foto: YM)

Plt. Bupati Kudus, HM Hartopo saat ditemui awak media usai acara Multi Stakeholder Forum di Pendopo Kabupaten Kudus. Dia mengatakan dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta akademisi untuk melakukan pengkajian terhadap pendapatan dan target PAD dari sektor parkir.

“Kalau kemarin target parkir masih kita yang tentukan. Dengan pengkajian ini harapannya kami tahu kalau tempat A targetnya sekian,” dijelaskannya.

Pihaknya menilai, pengkajian target parkir yang dilakukan akademisi bisa mendekati realisasi pendapatan dari sektor tersebut.

“Harapannya 80 persen target parkir yang ditetapkan bisa tercapai. Hingga bulan September 2019, realisasi penerimaan parkir, terutama tepi jalan umum masih sangat rendah sehingga perlu dievaluasi,” kata dia.

TRENDING :  Berharap Pasar di Kudus APTI Lumajang Perkenalkan Keunggulan Varietas Tembakau Produknya

Seharusnya, begitu diserahkan kepada pihak ketiga sudah jelas penerimaan daerahnya untuk setiap tahun maupun bulan. Pengelolaan parkir di Kabupaten Kudus, tidak hanya dikelola oleh Dinas Perhubungan, melainkan ada yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kudus, terutama di kawasan pasar tradisional.

Evaluasi penerimaan dari sektor parkir juga bukan hanya untuk parkir di tepi jalan umum yang dikelola Dishub Kudus, tetapi termasuk parkir di pasar tradisional.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, retribusi parkir tepi jalan umum periode Januari-Agustus 2019 baru terealisasi Rp476,94 juta atau 16,56% dari target setahun Rp2,88 miliar.

Dengan sisa waktu empat bulan hingga akhir tahun anggaran, untuk mencapai target Rp2,88 miliar dimungkinkan mengalami kesulitan. Untuk memenuhi target penerimaan parkir yang setiap tahun mengalami lonjakan, Dinas Pasar Kudus memiliki strategi, yakni dengan cara menyewakan lahan bukan lagi dari retribusi parkir.

TRENDING :  Bus pengangkut 92 Peserta Mudik Gratis Tiba Di Halaman Dishub Kudus

“Kami mulai menerapkan penyewaan lahan untuk parkir kendaraan di pasar-pasar tradisional,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Albertus Harys Yunanto.

Dengan model tersebut, Dinas Pasar tidak terbebani dengan target penerimaan dari sektor parkir yang sering kali tidak sesuai harapan. Ia optimistis model penyewaan lahan bisa memenuhi target penerimaan yang sering kali naik setiap tahun, dibandingkan dengan harus diserahkan kepada pihak ketiga dengan setoran penerimaan disesuiakan penerimaan rata-rata per hari.

“Kalaupun ada evaluasi, tentunya kami siap. Terlebih lagi, model dengan menyewakan lahan juga belum lama diterapkan sehingga masih akan dievaluasi hasilnya,” ujarnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus mulai tahun 2019 menyerahkan pengelolaan parkir tepi jalan umum kepada pihak ketiga. Total lokasi parkir yang dilelangkan berjumlah 240 titik yang tersebar di wilayah perkotaan dengan nilai lelang parkir selama setahun Rp2,61 miliar.

TRENDING :  Progress Jembatan Tanggulangin Sudah Pada Tahap Pengecoran

Realisasi penerimaan daerah dari retribusi parkir di Kabupaten Kudus pada 2018 juga rendah karena untuk parkir tepi jalan umum hanya 30,94% dari target Rp2,46 miliar.

Sementara itu, Abdul Halil, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus mengaku selama ini target parkir yang dibebankan kepada pihaknya terlalu tinggi. Sehingga prosentase PAD yang didapat dari sektor parkir selama ini selalu jeblok.

Dia menyebut, kedepan pihaknya akan bekerjasama dengan UNIKA Soegijapranata Semarang untuk makukan pengkajian uji potensi parkir ini.

“Dengan pengkajian ini, nanti kita bisa memperkirakan secara rinci berapa pendapatan parkir di daerah A sat ramai dan sepi. Sehingga kalkulasi target parkir yang dibebankan bisa tercapai,” katanya.

Dikatakannya, hasil pengkajian ini nantinya dapat menjadi bahan pihaknya untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Dan dasar pihaknya kedepan untuk menaikkan tarif parkir.

“Tarifnya kita sesuaikan dengan fakta di lapangan. Seperti tarif parkir sepeda motor dalam aturan sebesar seribu, namun kenyataannya ditarik Rp. 2 ribu,” pungkasnya.

Melalui wacana pengkajian dan usulan penyesuaian tarif parkir ini. Halil optimis, kedepan pihaknya bisa mencapai target PAD dari sektor parkir. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :