Kudus, isknews.com – Proyek infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi prioritas utama pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus tahun anggaran 2020.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Joko Mukti Harso mengatakan, Kehadiran infrastruktur jalan dan jembatan itu diyakininya akan mendongkrak produktivitas dan daya saing masyarakat serta munculkan sentra ekonomi baru, karena waktu tempuh yang menjadi lebih pendek.
“Kelancaran konektivitas dan akses ini akan membuat mobilitas jasa dan manusia semakin efisien, sehingga daya saing akan meningkat tercipta sentra ekonomi baru,” tuturnya.
Sejumlah persoalan yang belum tertangani tahun 2019, diusulkan masuk dalam kegiatan tahun 2020. Tahun lalu, Dinas PUPR melaksanakan 271 paket kegiatan senilai Rp 175,43 miliar, sebanyak 188 paket dengan anggaran Rp 110,52 miliar yang ditangani Bidang Bina Marga.
Pada tahun 2020, nilai kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan Bidang Bina Marga sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebanyak 88 paket.
Alokasi anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD murni dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 66,48 miliar.
Pihaknya juga mengusulkan 10 paket prioritas kegiatan dengan anggaran bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 116 miliar.
“Hingga saat ini kami masih menunggu kegiatan apa saja yang disetujui
untuk dilaksanakan,” ujarnya, melalui Kabid Bina Marga Dinas PUPR
Kudus, Harry Wibowo, Rabu (20/05/2020).
Sepuluh paket prioritas yang dialokasikan dari dana APBD Jawa Tengah atau Bantuan Gubernur (Bangub), yaitu pembangunan tiga jembatan, lima kegiatan peningkatan jalan, pembangunan saluran/drainase dan trotoar, serta revitalisasi Pasar Baru.
“Usulan alokasi dana paling besar untuk pembangunan Jembatan Karangsambung dan proyek drainase dan trotoar di Desa Panjang Kecamatan Bae masing- masing senilai Rp 30 miliar,” ungkapnya.
Sementara kegiatan yang didanai APBD murni 57 paket untuk talud dan jalan senilai Rp 28,08 miliar, masing- masing pembangunan talud (23 paket), peningkatan jalan (22 paket), serta rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 12 paket.
Sedang pembiayaan dari DBHCHT 20 paket talud dan jalan Rp 18,10 miliar , masing- masing talud satu paket, pembangunan jalan 16 paket, serta tiga paket rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.
Adapun alokasi APBD murni enam paket pembangunan, rehabilitasi atau pemeliharaan jembatan mencapai Rp 3,32 miliar, dan satu paket jembatan yang bersumber dari DBHCHT senilai Rp 500 juta. Empat paket jalan lain dari DAK sebesar Rp 16,49 miliar.
“Total paket fisik Bina Marga yang dibiayai DAK, APBD murni dan DBHCHT, nilainya mencapai Rp 66,48 miliar,” jelasnya.
Salah satu penyedia jasa dari CV Utama Karya, Kusmanto berharap setelah DPA keluar pelaksanaan lelang dapat dilakukan lebih awal, sehingga rekanan dapat menjalankan pekerjaan lebih tenang.
Hal itu berdampak pada kualitas dan estetika pekerjaan menjadi lebih baik dan terjaga. Berbeda dengan pelaksanaan pekerjaan mendekati akhir tahun anggaran, risikonya lebih besar.
“Jika sampai pekerjaan dilakukan tergesa- gesa, hasilnya tidak bisa maksimal,” tegasnya. (AJ/YM)
