Kudus, isknews.com – Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Sistem ini merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.
Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini.
Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.
“Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan,” ujar Dr Ashari,S.E.,S.H.,M.Si.,Ak.,CA,CPA.,CFI.,BKP, seorang pakar dan konsultan pajak, yang menjadi pemateri utama dalam dialog tersebut, Jumat (25/04/2025).
Namun, dalam prakteknya, masih banyak kasus di mana pelaporan dan pembayaran pajak tidak transparan.
“Transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan sistem pajak yang adil dan efisien,” tambahnya.
Dengan menerapkan transparansi, setiap wajib pajak akan diperlakukan secara adil. Informasi mengenai pajak yang harus dibayarkan dan mekanisme perhitungan pajak menjadi terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak.
Hal ini mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan wajib pajak tertentu atau memberikan keuntungan tidak adil kepada pihak lain.
Dialog perpajakan ini digelar oleh BPC HIPMI (Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kudus pada Senin (25/4/2025).
Kegiatan ini diawali dengan halal bihalal antaranggota yang berlangsung hangat dan penuh keakraban di ruang pertemuan Rumah Makan Blackstone Kudus. Momentum ini menjadi sarana untuk menyatukan semangat kolaborasi antaranggota HIPMI dan BPSM Kudus.
Ketua BPC HIPMI Kudus, Singgih Budiyono, mengatakan bahwa dialog ini merupakan bagian dari program pembinaan internal bagi anggota HIPMI maupun BPSM.
“Dialog ini bertujuan agar para anggota memahami hak dan kewajibannya sebagai pengusaha, khususnya dalam bidang perpajakan,” ujar Singgih.
Ia menambahkan, banyak anggota yang baru memiliki badan hukum, bahkan sebagian belum memiliki legalitas, sehingga edukasi perpajakan dinilai penting untuk dilakukan sejak dini.
“Kami ingin anggota kami paham sejak awal apa saja kewajiban dan hak sebagai pelaku usaha, termasuk pengelolaan perpajakan yang benar,” tegasnya.
Dipilihnya tema perpajakan, kata Singgih, karena sejak awal masa kepengurusannya belum pernah ada dialog serupa. “Ini hal mendasar yang perlu disentuh lebih dulu sebelum masuk ke program-program lainnya,” ungkapnya.
Saat ini, jumlah anggota HIPMI Kudus yang tergabung dari BPC HIPMI, mahasiswa UMK, dan IAIN Kudus sudah lebih dari 100 orang.
“Ke depan, kami akan membuka rekrutmen baru bagi pengusaha muda di Kudus untuk memperluas jaringan dan dampak organisasi,” imbuhnya.
Selain dialog perpajakan, HIPMI Kudus juga aktif menggelar pelatihan digital marketing untuk mendorong pemasaran produk melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook.
“Era sekarang adalah era digital. Kita bantu anggota agar bisa memasarkan produknya secara efektif di platform digital,” jelas Singgih.
Tak hanya itu, pelatihan hukum dan legalitas usaha pun menjadi agenda pembinaan lainnya.
“Kami juga memberikan pembinaan di bidang hukum, khususnya mengenai legalitas usaha. Ini penting bagi mereka yang baru merintis,” tambahnya.
Program lainnya mencakup HIPMI Go to School, HIPMI Go to Pesantren, dan HIPMI Go to Desa, yang akan terus dilanjutkan tahun ini. “Kegiatan ini sudah pernah kami lakukan, tapi belum merata. Tahun ini akan kami perluas ke sekolah dan kampus yang sebelumnya belum terjangkau,” ucap Singgih.
Terkait dengan kegiatan pameran internasional seperti Tripoli Fair 2025 yang banyak diikuti oleh pengusaha dari Kudus, Singgih menjelaskan bahwa HIPMI Kudus memang belum mengirimkan perwakilan secara langsung.
“Tapi ke depan kami siap ikut serta. Produk kita seperti briket dari tempurung kelapa sangat diminati di Timur Tengah,” tuturnya.
Beberapa anggota HIPMI Kudus juga diketahui telah melakukan ekspor ke kawasan Timur Tengah. “Setelah tim dari Tripoli kembali, kami akan ajak ngobrol untuk membahas potensi anggota HIPMI yang bisa mengikuti jejak mereka,” pungkasnya.
Singgih juga mengungkapkan bahwa ke depan, HIPMI Kudus akan terus mengedepankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha muda dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat.
“Sinergi antara HIPMI dan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana pengusaha muda bisa tumbuh dan berkembang dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran vital dalam mendukung pengusaha muda dengan memberikan fasilitas yang memadai, termasuk dalam hal legalitas dan kemudahan akses perizinan.
Selain itu, Singgih menekankan bahwa pendidikan kewirausahaan dan pembinaan yang berkelanjutan menjadi kunci sukses bagi pengusaha muda.
“Tidak hanya edukasi perpajakan, tapi juga pelatihan-pelatihan lain yang berkaitan dengan manajemen usaha dan pemasaran yang akan terus kami dorong. Kami ingin memastikan para anggota HIPMI Kudus siap menghadapi tantangan dunia usaha yang semakin kompetitif,” tambahnya. (YM/YM)
