Dinamika Perkembangan Tata Ruang, Kudus Gelar Rapat Konsultasi Publik RTRW

oleh
suasana Rapat Konsultasi Publik 1 Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus tahun 2018 di ruang pertemuan Hotel @hom Kudus (Foto :YM)

Kudus, isknews.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, menggelar kegiatan Konsultasi Publik 1 Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus tahun  2018 di ruang pertemuan Hotel @hom Kudus, Kamis (13/12/2018).

Sebagai kabupaten pelintasan perdagangan dan industri di berbagai kegiatan ekonomi yang cukup menonjol sehingga dinamika perubahan kebutuhan penataan ruang di kabupaten Kudus sanggat tinggi.

“ Dengan penataan ruang yang strategis akan membawa dampak yang positif yang baik untuk KabupatenKudus dan dengan tahapan perubahan yang dilakukan secara konstutisional maka tahun 2019 target kami adalah menciptakan perubahan tata ruang daerah,” Ujar  Plt.Kepala Dinas PUPR Kudus Heru Subiyantoko, Kamis (14/12/2018).

Revisi atas RTRW biasa di lakukan evaluasi setiap lima tahun sekali akan tetapi karena kebetulan tahun ini adalah era politik sehingga kegiatan ini kami percepat.

TRENDING :  Tarik Investor, Kudus Butuh 5000 Hektar Perluasan Lahan Industri

Heru menambahkan, penyampaian dari Bapak Bupati adalah untuk mendorong perekonomian di wilayah Kabupaten Kudus akan lebih maju dengan penataan ruang wilayah yang berkualitas berbasis industri(perdagangan,pertanian,pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Konsultasi publik ini sangat penting kita laksanakan, karena revisi RTRW ini sudah lama kita tunggu, mengingat dengan perkembangan yang terjadi di wilayah kabupaten Kudus Ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini, sehingga sudah saatnya kita merevisi Perda RTRW sebagai dinamika perkembangan,” tandasnya.

.Lanjut dikatakan, RTRW Kabupaten Kudus  juga harus disesuaikan dengan RTRW nasional, sehingga perlu ada pemikiran dan masukan yang konstruktif dari para pakar maupun masyarakat dan berbagai pihak, sebelum diproses lanjut melalui mekanisme berdasarkan peraturan yang ada, termasuk pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

TRENDING :  Taman Jati Indah II Dihiasi Patung Dari Perunggu

.“Kita perlu ada masukan dan kajian yang mendalam tentang RTRW kita. Makanya, dalam konsultasi publik ini diharapkan ada pemikiran yang konstruktif sebelum proses revisi RTRW ini berjalan sampai ke DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda. Perlu ada penyesuaian kembali berdasarkan kebutuhan kita di Kabupatenini,” ujar Heru.

.Revisi RTRW diantaranya adalah mengacu pada Pk RTRW (revisi tata ruang wilayah Kab. Kudus) adalah peraturan pemerintah ATR No. 6 tahun 2017, Revisi terhadap RTRW di lakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Sementara rangkaian proses peninjauan kembali revisi pengesahan, Peninjauan kembali RTRW Kab. Kudus dengan proses penerbitan SK Bupati, Rekomendasi tindak lanjut (Revisi/ tidak Revisi), Proses Revisi  RTRW Kabupaten, Proses persetujuan Substansi, Pembahasan dan persetujuan Eksekutif dan Legeslatif, Evaluasi Raperda oleh Mendagri  yang di lakukan Gubernur, Penandatanganan Raperda oleh Bupati.

TRENDING :  RTH Mondoteko Akan Dikelola Desa

Sementara itu menurutnya, Ketentuan peralihan Peraturan Menteri pekerjaan umun No. 16/PRT/M 2009 tentang pedoman penyusunan tata ruang wilayah Kab. Kudus di nyatakan di cabut dan tidak berlaku, Peyesuaian batas Administrasi wilayah.

“Penataan ruang Kabupaten Kudus bertujuan untuk mewujudkan ruang yang berkualitas berbasis industri dan perdagangan di dukung pertanuan,Pariwisata dan sumber daya alam yang berkelnjutan termasuk didalamnya adalah kawasan Hutan Lindung, kawasan resapan air, kawasan sempadan Sungai,kawasan sekitar Danau dan Waduk serta kawasan Lindung spiritual,” pungkasnya.

Hadir pada konsultasi publik itu diantaranya adalah, . Munardi, staf ahli perekonomian pembangunan,  Arif  dari Konsultan Dinas PU Kabupaten Semarang, para Camat, Perwakilan OPD. (YM/YM)

 

KOMENTAR SEDULUR ISK :